Mayoritas Anak di Lamongan Sudah Punya Akta Kelahiran, Jumlahnya Capai 98,66 Persen

Reporter : Redaksi - klikjatim

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi. (ist)

KLIKJATIM.Com | Lamongan – Dari jumlah total 351.953 jiwa atau anak di Kabupaten Lamongan, tercatat sebanyak 347.237 anak atau 98,66 % sudah memiliki akta kelahiran. Hal ini menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah Kabupaten Lamongan, untuk menjadikan kota soto—sebutan untuk Lamongan—sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).

BACA JUGA :  Mengenaskan! Masih Ada 230 Penderita Gizi Buruk, Begini Reaksi DPRD Lamongan

“98,66 persen anak di Lamongan telah memiliki akta kelahiran atau sebanyak 347.237 anak dan jumlah anak yang memiliki KIA sebanyak 78.508 dari jumlah wajib KIA sebesar 311.052 atau 25.24 persen di atas angka nasional. Ini yang tadi saya katakan, satu wujud keseriusan kami dalam menciptakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lamongan,” papar Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi di hadapan Ketua Tim Verifikasi dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Rohika Kurniadi Sari secara virtual di Command Center Pemkab Lamongan, Jumat (28/5/2021) seperti dilansir memontum.com.

Pak Yes—sapaan Yuhronur Efendi—menambahkan, berbagai inovas telah diciptakan dalam mendukung KLA ini. Salah satu di antaranya melalui pelayanan via WA “Sego Boran” (Sarana Elektronik Gratis Berkas Online Administrasi Kependudukan), Layanan Sabtu Ceria Akta Kelahiran dan Kematian “Antri Ketan”, Layanan Laboratorium (LALA Mobile), Canting Instan yakni program cegah stunting pada anak, Ojek GR Say (Pojok Gizi dan Gerobak Sayur), serta Fasilitas ILA (Informasi Layak Anak).

Selain berbagai inovasi dalam peningkatan layanan, Kabupaten Lamongan juga mengeluarkan berbagai produk hukum untuk mendukung terwujudnya KLA. Yang terbaru, Kabupaten Lamongan telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok.

Sementara itu Ketua Tim Verifikasi Kementrian PPPA, Rohika Kurniadi Sari pun mengapresiasi atas kesiapan Kabupaten Lamongan dalam verifikasi lapangan. Karena semua pemimpin daerah harus mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

“Saya turut mengapresiasi Kabupaten Lamongan yang juga memasukkan KLA dalam misinya. Ini yang harus dicontoh oleh semua pemimpin daerah,” tutur Rohika.

Rohika juga memberi apresiasi lain atas sinergitas seluruh OPD terkait sumbangsihnya dalam mewujudkan KLA. Secara keseluruhan, Rohika pun menyarankan, harus ada upaya sungguh-sungguh dari pemerintah daerah untuk melakukan program berkelanjutan. Sehingga hak-hak anak benar-benar terpenuhi. (nul)