Masalah Pelayanan Kesehatan di Pulau Bawean, DPRD Gresik Rekomendasikan Tiga Opsi

Reporter : Koinul Mistono - klikjatim.com

Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani (berkopyah sebelah kanan) saat memimpin rapat kerja bersama Dinkes dan Manajemen RS Umar Mas’ud. (Koinul M/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Gresik – DPRD Kabupaten Gresik sedang berusaha memecahkan masalah pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan Bawean. Pasalnya kondisi di pulau terluar Kabupaten Gresik tersebut masih cukup memprihatinkan, sehingga perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik dan manajemen Rumah Sakit Umar Mas’ud Bawean yang dipimpin Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani di ruang rapat pimpinan dewan, Kamis (16/1/2020). Tampak hadir juga Ketua Komisi IV Bidang Kesehatan DPRD Gresik, Muhammad beserta anggotanya. Sedangkan dari eksekutif telah hadir langsung Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), dr Saifudin Ghozali serta Direktur RSUD Umar Mas’ud, dr Tony S Hartanto.

“Tujuan kami mengundang Direktur Rumah Sakit Umar Mas’ud dan Dinas Kesehatan dalam rapat kerja ini untuk membahas tentang pelayanan kesehatan di Pulau Bawean. Terkait apa yang telah terjadi (insiden pasien meninggal, red) terutama masalah kekosongan dokter spesialis di Rumah Sakit Umar Mas’ud harus segera dicarikan solusi,” tandas Ketua DPRD Gresik, yang biasa disapa Gus Yani tersebut.

Menurutnya, kondisi ini harus menjadi perhatian serius untuk mewujudkan pelayanan kesehatan di kepulauan secara optimal. Dan, eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan didesak untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat kerja bersama legislatif.

Ada tiga opsi (pilihan) strategi yang disepakati untuk memecahkan masalah kekosongan dokter spesialis di RS Umar Mas’ud Bawean. “Jadi ada tiga cara yang harus ditempuh dalam menyelesaikan masalah ini. Yaitu mulai dari jangka pendek, menengah dan jangka panjang,” imbuhnya.

Pertama, penyelesaian dalam jangka pendek. Kata Gus Yani, untuk sementara keberadaan lima dokter spesialis yang meliputi Spesialis Bedah, Penyakit Dalam, Kandungan, Anak dan Anestesi dipastikan aman oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik sampai akhir tahun 2020.

Maka, dari sekarang harus mulai mempersiapkan untuk pengisian pada tahun 2021 mendatang. Sehingga diharapkan kasus kekosongan dokter spesialis tidak sampai terulang lagi.

[irp]

“Untuk jangka pendeknya dalam mengantisipasi kekosongan pada tahun 2021, bisa dengan memberlakukan sistem penugasan bergilir untuk dokter-dokter spesialis yang ada di RSUD Ibnu Sina sesuai kebutuhan di Rumah Sakit Umar Mas’ud,” ungkapnya.

Yang kedua, penyelesaian jangka menengah. Dijelaskannya, kesejahteraan dokter spesialis yang bersedia untuk dinas di RS Umar Mas’ud Bawean harus ditingkatkan. Mulai dari jaminan rumah dinas hingga besaran insentif daerah (insenda).

Ketiga, adalah upaya penyelesaian jangka panjangnya. Ke depan harus ada program sekolah dokter spesialis bagi dokter umum asal Bawean, yang dibiayai Pemda Kabupaten Gresik.

Sebagai imbal baliknya, nanti setelah lulus berkewajiban kembali dan dinas di Bawean. “Selain itu, bisa juga melalui BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Gresik mengusulkan ke pusat agar dibuka peluang CPNS untuk posisi di RS Umar Mas’ud Bawean,” pungkasnya.

[irp]

Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muhammad menambahkan, Pemda Gresik harus mengutamakan kebutuhan warganya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal. Artinya, ketika terjadi masalah pelayanan di satu-satunya rumah sakit yang berada di Pulau Bawean harus segera ditindaklanjuti dengan mencarikan solusi.

“Terkait kebutuhan wajib sebagai rumah sakit type D yang harus dipenuhi pemerintah daerah namun belum terpenuhi, tolong (Direktur RS Umar Mas’ud) semua itu agar dicatat. Nanti kita bahas lagi di dalam rapat kerja bersama komisi IV,” tandas politisi PKB ini.

Di lain pihak, Kadinkes Gresik, dr Saifudin Ghozali mengaku, upayanya dalam mengisi kekosongan dokter spesialis di RS Umar Mas’ud sudah dilakukan maksimal. Yaitu, dengan bersurat ke Kementerian Kesehatan maupun Pemerintah Provinsi Jatim.

“Berdasarkan surat yang kami terima dari Kadinkes Jatim, bahwa per Februari 2020 nanti Kabupaten Gresik sudah diplot mendapatkan tiga dokter spesialis dengan penempatan di kepulauan. Ketiganya adalah dokter spesialis anestesi, bedah dan penyakit dalam,” ungkapnya. (adv/nul/*)