Masa Depan PLTS Atap Sebagai Energi Bersih Bisa Jadi Solusi, Begini Tantangannya

Reporter : Abdul Aziz Qomar - klikjatim.com

Konferensi pers daring AESI dengan tema "Quo Vadis Energi Terbarukan: Masa Depan PLTS Atap di Mata Pengguna dan Implikasinya pada Lapangan Kerja Hijau. (Screenshot/Abdul Aziz Qomar/Klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Surabaya — Penggunaan energi terbarukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dalam memenuhi kebutuhan energi ramah lingkungan bagi masyarakat dan industri tengah naik daun. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan pengguna PLTS Atap yang sangat signifikan.

BACA JUGA :  Soal Oknum Anggota Dewan Nekat Wayangan di Masa Pandemi, DPC Gerindra Tulungagung Akan Klarifikasi Dulu

Berdasarkan data Kementerian ESDM, awalnya hanya 351 pengguna pada bulan Maret 2018 telah melejit menjadi hampir 10 (sepuluh) kali lipatnya. Yaitu menjadi 3.472 pengguna pada Maret 2021. Kenaikan itu terhitung hanya dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Pertumbuhan tersebut selain karena animo investasi masyarakat dan industri yang luas, juga didukung oleh regulasi PLTS Atap melalui Peraturan Menteri (ESDM) No 49/2018. Hal itu memungkinkan pengguna PLTS Atap untuk bisa melaksanakan export atau mengirimkan energi yang dihasilkan dengan skema net metering dengan PLN, dihargai sebesar 65% dan dikembalikan dalam bentuk potongan tagihan pelanggan.

Menurut Anthony Utomo selaku Wakil Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) yang juga pelaku usaha penyedia solusi PLTS Atap yang bernaung di bawah nama PT Utomo Juragan Atap Surya Indonesia atau lebih dikenal dengan merek Utomo SolaRUV dari kelompok usaha Utomodeck, momen ini harus disikapi oleh para pemangku kepentingan utama. Antara lain PLN dengan lebih supportif agar timbul ekosistem yang lebih mendukung pencapaian target nasional energi terbarukan.

“Adanya minat yang tinggi di masyarakat dan pengguna harus didukung oleh ekosistem
yang kondusif dan kebijakan yang implementatif di level teknis, khususnya PLN,” tutur Anthony dalam jumpa pers daring terkait masa depan PLTS Atap, Senin (26/7/2021).

Salah satu yang didorong oleh AESI, lanjut Anthony, penguatan regulasi dalam bentuk perbaikan Permen 49/2018 agar bisa lebih mengakselerasi pertumbuhan energi terbarukan di Indonesia. “Tentunya ini akan memberikan multiplier effect akan tumbuhnya greenjobs dan menjadi salah satu alternatif pemulihan ekonomi di Indonesia,” papar Anthony.

Meskipun masa depan dan tren PLTS Atap di industri energi terbarukan begitu menarik dan menjanjikan karena bisa memberikan penghematan pengguna dan mengurangi emisi karbon, ternyata di level implementasi oleh pengguna masih perlu perbaikan. Sehingga lebih banyak pihak terpacu untuk menggunakan PLTS Atap sebagai bagian dari solusi bauran energi yang digunakan.

Salah satu pemakai PLTS Atap, Tirta Kusuma dari PT PIM Pharmaceuticals, produsen farmasi dan obat-obatan yang memiliki beberapa fasilitas di Jawa Timur mengaku sulitnya mendapatkan net metering dari PLN. “Sebagai salah satu pelaku usaha kami melihat PLTS Atap ini adalah salah satu alternatif kami untuk makin kompetitif dan lincah, karena bisa menghemat pemakaian listrik dan ikut melestarikan lingkungan. Sayangnya Permen 49/2018 yang begitu menarik belum dapat kami nikmati karena hingga saat ini kami belum bisa mendapatkan penyambungan net metering dari PLN di salah satu gedung kami, meskipun seluruh syarat sudah kami lengkapi sejak tahun lalu,” cerita Tirta.

Harapannya, sebagai perusahaan yang harus menunjang kepastian pasokan obat-obatan dan vitamin kepada masyarakat di tengah pandemik, tentunya bisa didukung dengan pembaruan Peraturan Menteri ESDM. “Sehingga bisa ada kepastian dan transparansi permintaan Net Metering terhadap perusahaan kami,” tambahnya.

Senada dengan Tirta, Imelda Harsono, Vice Director Samator Group yang juga Direktur PT Aneka Gas Industri Tbk juga punya pengalaman yang kurang memuaskan, dalam upaya pihaknya menginstalasi PLTS di beberapa plant Samator. “Pabrik Samator di Driyorejo adalah salah satu pionir pengguna energi terbarukan PLTS
Atap yang sejak 5 (lima) tahun lalu di atas atap seluas 10.000 m2 atau 1 hektar dengan kapasitas 1 (satu) Megawatt Peak menggunakan investasi dari dana internal,” ujar Imelda.

Dia berpendapat, untuk mengakselerasi penggunaan PLTS Atap, para pengguna dengan investasi penggunaan nyata seperti Samator Group harus didorong dan bukan malah dianjurkan untuk hanya membeli sertifikat hijau. “Beberapa waktu lalu kami diminta PLN untuk membeli REC atau dikenal dengan
Renewable Energy Certificate agar insiatif PLTS Atap kami didukung PLN. Menurut kami selaku pengguna, REC ini adalah salah satu mekanisme yang kurang menarik, karena selain discourage pengguna untuk berinvestasi di PLTS Atap, traceability dari sumber energi terbarukannya juga akan susah dilacak. Bilamana belum ada insentif khusus bagi pengguna seperti kami, setidaknya jangan dibebani dengan inisiatif yang menurut kami tidak terlalu bermanfaat seperti sertifikat hijau ini,” tambah Imelda.

Menurut Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dr. Dadan Kusdiana (Setiawan, 2021), dalam berbagai kesempatan, draft terbaru revisi Permen 49/2018 ini akan mengembalikan tarif ekspor-impor listrik net-metering menjadi 1:1 sesuai Peraturan Direksi (Perdir) PLN No 0733.K/DIR/2013) yang sebelumnya dipakai.

Periode reset kelebihan transfer listrik diperpanjang dari 3 bulan menjadi 6 bulan, dan penyederhanaan proses pendaftaran serta penukaran kWh meter yang bisa dimonitor secara online. Perubahan ini sesuai dengan masukan berbagai pihak untuk meningkatkan keekonomian PLTS Atap sehingga diadopsi lebih luas oleh masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua UMUM AESI yang lain, Dr Marlistya Citraningrum menyebutkan pentingnya tarif net metering 100%. “Survei pasar yang dilakukan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) di Jabodetabek, Surabaya, Bali, dan Jawa Tengah menggarisbawahi aspirasi calon pengguna PLTS Atap untuk tingkat keekonomian yang lebih baik. Mayoritas responden menginginkan periode balik modal investasi di bawah 7 tahun, dominan di 3-5 tahun. Hal ini tidak dapat dipenuhi oleh regulasi saat ini, yaitu tarif net-metering 1:0.65,” ujarnya.

Sejumlah kendala dalam pelayanan pemasangan PLTS Atap masih dijumpai di lapangan. Proses penggantian kWh meter menjadi kendala yang paling umum dialami oleh pengguna PLTS Atap sektor residensial.

Survei singkat yang dilakukan IESR (Institute for Essential Services Reform (IESR) pada
perusahaan engineering, procurement, and construction (EPC) PLTS Atap menunjukkan
lebih dari 60% harus menunggu minimal 1 bulan dan tak sedikit yang di atas 3 bulan. Dalam kasus pengguna sebagaimana PIM Pharmaceuticals belum menerima, bahkan setelah 1 (satu) tahun tanpa kepastian yang jelas. Padahal dalam Permen saat ini seharusnya dalam maksimal 15 hari kerja setelah kelengkapan diterima oleh PLN.

Dengan pekerjaan rumah besar pemerintah untuk mencapai target energi terbarukan 23% pada 2025 dan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai Kesepakatan Paris, partisipasi banyak kalangan sangat penting dan tidak terelakkan. PLTS Atap adalah salah satu kontribusi nyata masyarakat untuk target tersebut, yang dapat dilakukan secara cepat di seluruh wilayah Indonesia, serta tidak menggunakan anggaran pemerintah.

Instalasi kumulatif 1 GWp PLTS Atap dapat menyerap tenaga kerja 20.000-30.000 orang per tahun dan mampu menciptakan permintaan untuk pengembangan industri surya dalam negeri, juga menurunkan emisi GRK hingga 1,03 juta ton per tahun.

PLTS Atap juga dapat menjadi solusi strategis pemerintah untuk penyediaan akses energi yang berkualitas, berkelanjutan, dan tidak membebani anggaran negara. Pemerintah dapat mengganti subsidi listrik untuk rumah tangga atau kelompok penerima subsidi lain dengan PLTS Atap, sehingga mereka dapat menggunakan listrik yang cukup untuk kegiatan produktif dan bahkan tidak perlu membayar listrik.

PLN akan diuntungkan dengan kelebihan listrik yang dapat diekspor, dan dalam jangka panjang subsidi listrik akan hilang seluruhnya. Pemasangan 1 GWp PLTS Atap untuk penggantian subsidi listrik akan menurunkan jumlah subsidi hingga 1,3 triliun rupiah per tahun.

AESI berpendapat, Tambah Anthony, bahwa ekosistem energi terbarukan PLTS Atap harus memberi kesempatan pengguna seluas luasnya untuk mendapatkan akses energi bersih, serta kemudahan dalam proses pemasangan penyambungan net metering yang jelas. Kesulitan yang dialami dalam aplikasi PLTS Atap oleh Industri kritikal yang sumbangsihnya jelas signifikan bagi kondisi bangsa dan negara saat ini, seperti PIM Pharmaceuticals dan Samator Group tidak seharusnya dialami oleh pengguna pada umumnya.

“Karena bilamana pengguna tumbuh, maka UMKM energi bisa mendapatkan pasar dan ujungnya memberikan multiplier effect dalam menumbuhkan lapangan pekerjaan yang bisa membantu pemulihan ekonomi nasional,” tandasnya. (nul)