“Bersama Dinas Pendidikan, kami melakukan stndardisasi satuan pendidikan ramah anak, kerja sama dengan Sekolah dan Dispendik. Untuk anak-anak yang sudah menjadi korban kami dampingi pak, baik pemulihan psikisnya maupun aspek hukum. Seperti yang di Bawean itu sudah kami evakuasi ke sini,” imbuh Titik.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Gresik Syaichu Busyiri menyemprot Dinas KBPPPA yang dianggap lempar masalah ke Dinas lain. Syaichu mengingatkan, anggaran yang digelontorkan ke Dinas tersebut adalah untuk mewujudkan Gresik ramah anak.
“Kalau menyebut keluarga juga punya tanggung jawab edukasi memang iya, tapi keluarga – keluarga itu tak diberikan APBD, beda dengan anda, maka jangan berkilah bukan hanya tanggung jawab anda. Saya harap rapat ini Dinas KBPPPA memaparkan rencana program yang kongkrit,” tegas Syaichu.
Syaichu menyoroti program Sekoper dan Bunda Puspa yang disebut – sebut untuk mencegah kekerasan terhadap anak tersebut.
“Pesertanya berapa? Efektif nggak? Lalu program satuan pendidikan ramah anak apa juga jalan? Makanya ini kita evaluasi, kalau anggaran kurang bilang, kita upayakan tambah tapi programnya harus terukur,” cetus Syaichu.
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi IV yang lain Khoirul Huda menyarankan agar Dinas KBPPPA mengintensifkan kerja sama dengan RT dan RW setempat, kalau perlu diadakan pelatihan kepada seluruh pengurus RT di Kabupaten Gresik untuk memantau warganya agar potensi kekerasan terhadap anak dan perempuan di rumah tangga bisa dikurangi.
“Kalau hanya kader KBPPPA kan kurang, makanya bisa itu dilibatkan RT dan RW,” saran Huda.
Ketua Komisi IV DPRD Gresik Mochammad kemudian meminta Dinas KBPPPA untuk menyampaikan program pencegahan kekerasan kepada anak dan perempuan serta langkah koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait pasca pertemuan ini.
“Kami minta seger diserahkan ke kami apa program anda dalam pencegahan kekerasan terhadap anak dan edukasinya, akan kami review efektivitasnya,” tegas Mochammad. (qom/adv)
