Mahfud Arifin Kantongi Rekom Partai Terbanyak, Pengamat Sebut Negatif

Reporter : Redaksi - klikjatim

Mahfud Arifin (dua dari kanan) saat menerima surat rekomendasi dari Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sebagai Calon Walikota Surabaya. (Niam Kurniawan/klikjatim.com)

KLIKJATIM.COM | Surabaya–Bakal Calon Walikota Surabaya, Mahfud Arifin akhirnya berhasil mengantongi rekomendasi partai lebih dari 20 persen suara di parlemen Kota Surabaya. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) hingga Partai Gerindra akhirnya memerintahkan mantan Kapolda Jatim itu sebagai calon orang nomor satu di Kota Surabaya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mengusulkan Mahfud Arifin untuk running di Pilwali Surabaya. Beberapa partai seperti Nasdem dan PSI juga berpotensi mengusung pensiunan jenderal bintang dua itu.

BACA JUGA :  Ada Satgas Taat Protokol Covid-19 di Lamongan

Banyaknya rekomendasi partai yang diarahkan partai kepada Mahfud, justru dinilai negatif oleh kalangan peneliti politik. Peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam mengungkapkan, perburuan rekom yang dilakukan Mahfud dapat merugikan masyarakat. Sebab, dengan banyaknya rekomendasi partai kepada Mahfud, otomatis menutup ada kandidat lain yang yang dimunculkan partai. Pilihan masyarakat terhadap calon lain pun akhirnya tertutup.

“Tidak perlu berambisi mencari rekom lain, karena akan memberi efek negatif di pemilih, apalagi di sektor pemilih rasional kritis,” kata Surokim.

Surokim mengatakan, kelompok pemilih rasional kritis itu akan berpikir semakin banyak partai yang merekomendasikan, akan memunculkan anggapan bahwa calon tersebut akan dibebani banyak kepentingan partai.

“Jadi begini, logika makin banyak rekom makin bagus, bisa jadi tidak linier dengan pemilih. Calon harus bisa menyelaraskan antara kehendak partai dan pemilih,” katanya.

BACA JUGA :  Eri Cahyadi Target Turunkan PPKM Surabaya ke Level 2

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura ini menilai, jika sudah cukup memenuhi persyaratan 10 kursi, maka tidak perlu berambisi untuk mencari rekom lain. Bila ada partai lain yang merapat, anggap saja bonus.

“Jumlah pemilih rasional kritis di Surabaya, sekitar 30-38 persen, hampir satu juta pemilih. Kalau terkesan memborong, bisa membuat pemilih tersebut kecewa,” ujarnya.

Meski telah mendapat banyak rekom dari partai, tugas berat masih harus dilewati bakal calon wali kota untuk meraih pemilih. Karena proses pemilihan kepala daerah kali ini dilaksanakan dengan dua tahapan.

“Tahap pertama berebut rekom partai dimana DPP menjadi tingkat paling atas. Dapat rekom, itu hanya separo perjalanan, sisanya berebut 2,2 juta pemilih di Surabaya,” tandasnya. (nk/mkr)