Mahasiswa Sumenep Demo Memprotes Dugaan Pemotongan Dana Bansos

Reporter : Rozy - klikjatim.com

KLIKJATIM.Com | Sumenep – Puluhan mahasiswa Kabupaten Sumenep yang menemakan dirinya Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS) berunjukrasa di Kantor Dinas Sosial (Dinsos), Kamis (25/3/2021). Dinas Sosial dinilai tidak profesional dan program yang diluncurkan kepada warga Sumenep tidak tepat sasaran, sarat dugaan pemotongan dan penyimpangan.

BACA JUGA :  Warga Cukup Bawa Fotokopi KK Untuk  Perekaman KTP El di Kecamatan Mayang dan Mumbulsari

 

Unjukrasa GPMS diawali jalan kaki dari samping Kantor Pemkab Sumenep, Jalan  Cipto menuju Kantor Dinsos sambil membawa berbagai macam poster bertuliskan kritikan pedas. Bunyi poster protes di antaranya Rakyat menjerit Dinsos Tutup Telinga dan  Evaluasi kinerja Dinsos, BPNT Minim Pengawasan, jangan selalu dibodohi.

Korlap aksi GPMS, Faizal Akbar dalam orasinya menyebutkan, kerja Dinsos Sumenep tidak becus. Bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) banyak tidak tepat sasaran.  Bahkan, dugaan pemotongan terjadi atas kerja sama dengan pihak Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). “Itu kongkalikong dan sangat merugikan warga Sumenep,” katanya.

Dugaan pemotongan pada program BPNT terjadi di sejumlah kecamatan dengan nilai bervariasi. Bahkan, kata dia, ada warga miskin yang tidak mendapat bantuan sama sekali. “Salah satunya ditemukan adanya dugaan pemotongan BPNT di wilayah Pasongsongan dan Kecamatan Dasuk,” kata Faizal.

Jumlah dana yang diduga dipotong bervariasi mulai Rp.30 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Tinggal kalikan saja Rp 30 ribu dikalikan dengan jumlah penerima di masing-masing desa,” ujarnya.

Usai berorasi, akhirnya Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumenep, Moh. Ikhsan menemui pengunjuk rasa. Ia menyampaikan, aksi mahasiswa adalah sebagai koreksi. “Tetap saya tindak lanjuti. Dan saya minta data resminya. Bahkan, setiap hari kita perbaiki. Tidak ada manusia yang sempurna,” dalihnya.

Jika ada temuan real di lapangan, pihaknya meminta agar dilaporkan kepada dinas maupun pihak berwajib. “Jika itu ASN dan TKSK yang bermain, akan disanksi pencabutan,” ujar Kadinsos.

Sanksi tegas, kata dia, sudah pernah dilakukan pada tahun 2020. Yakni pencabutan SK TKSK Bluto dan wilayah kepulauan. (hen)