Laporan Pelaksanaan APBD Lamongan Tahun 2020 Tuntas, Silpanya Rp 51 Miliar

Reporter : Abdul Aziz Qomar - klikjatim.com

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi dan Ketua DPRD Abdul Ghofur menunjukkan dokumen perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020. (Abdul Aziz Qomar/Klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Lamongan — DPRD Kabupaten Lamongan menyetujui rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 secara aklamasi. Dengan begitu, ranperda terebut pun disahkan menjadi Perda (Peraturan Daerah) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Lamongan, Selasa (15/6/2021).

BACA JUGA :  Gresik Pasuruan Probolinggo Banyuwangi dan Malang Dapat Jatah Pertalite Harga Premium

Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang dibacakan oleh salah satu anggotanya, Ahmad terungkap bahwa pendapatan daerah terealisasi Rp 2,84 triliun dari target sebesar Rp 2,97 triliun. Sedangkan belanja daerah yang dialokasikan sebesar Rp 3,01 triliun bisa terealisasi Rp 2,82 triliun, serta pembiayaan daerah yang terealisasi 99,18 persen dari sisi penerimaan dan terealisasi sebesar Rp 6,87 miliar pada sisi pengeluaran pembiayaan daerah.

Dengan pembiayaan netto tercatat sebesar Rp 36,29 miliar, dan SILPA (Sisa Lebih Perhutungan Anggaran) sebesar Rp 51,42 miliar.

“Berdasarkan hasil pembahasan, badan anggaran menyampaikan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 telah dilakukan pembahasan secara cermat sesuai mekanisme yang berlaku, serta telah disepakati antara badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah, dan dapat diterima,” ungkap Ahmad.

Banggar DPRD Lamongan pun berharap, Pemda setempat bisa meningkatkan target realisasi pendapatan dengan menggali dan mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang ada, serta mampu meningkatkan kinerja BUMD. Selain itu juga diharapkan setiap ada permasalahan agar dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan DPRD, serta dalam pengelolaan keuangan pun dilaksanakan secara transparan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi mengaku bersyukur atas disahkannya ranperda tersebut. Sehingga dengan tuntasnya proses rapat paripurna ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran 2020 dan disetujuinya ranperda menjadi Perda, maka Pemkab Lamongan telah menyelesaikan secara keseluruhan mekanisme pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

“Kami terus berupaya dan bekerja keras, serta mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar ke depannya terus lebih baik. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang telah mendapat persetujuan bersama ini akan kami sampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi,” tandas Bupati Yes, sapaan akrab Yuhronur Efendi. (nul)