Kuasa Hukum Eri-Armuji Nilai Cukup Alasan MK Tolak Permohonan Mahfud-Mujiaman

Reporter : Ahmad Hilmi Nidhomudin - klikjatim.com

Tim kuasa hukum Eri-Armuji dalam sidang lanjutan di MK. IST

KLIKJATIM.Com | Surabaya – Pasangan calon wali kota – wakil wali kota Mahfud-Mujiaman tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa Pilkada Surabaya. Demikian dikatakan Kuasa hukum pasangan calon Eri Cahyadi-Armuji, Arif Budi Santoso, dalan sidang sengketa hasil Pilkada Surabaya di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (2/2/2021). 

BACA JUGA :  Tes Swab Kedua MA Tantang Wartawan Main Pingpong

“Hal ini karena untuk bisa mengajukan Permohonan, Pemohon (Machfud-Mujiaman) harus memenuhi syarat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016,” kata Arif.

Sesuai UU 10/2016, ambang batas selisih suara yang bisa diajukan gugatan untuk daerah dengan populasi di atas 1 juta jiwa seperti Surabaya adalah maksimal 0,5 persen. Sesuai rekapitulasi KPU, Eri-Armuji meraup 597.540 suara, sedangkan Machfud-Mujiaman 451.794 suara, dengan total 1.049.334 suara sah.

Sesuai UU 10/2016 dan Peraturan MK 6/2020, maka selisih 0,5 persen dikali dengan total suara sah 1.049.334 suara adalah 5.246 suara. Dengan demikian, permohonan hanya sah diajukan apabila selisih di antara dua paslon tidak melebihi 5.246 suara.

Faktanya, selisih suara adalah sebanyak 145.746 suara atau 13,88%, jauh sekali di atas syarat minimal 5.246 suara atau 0,5%. “Selisih suara yang bisa disengketakan menurut hukum dengan fakta selisih suara hasil Pilkada adalah hampir 28 kali lipat,” tegas Arif.

Arif mengatakan cukup alasan hukum bagi MK untuk menyatakan permohonan Machfud-Mujiaman tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Pemberlakuan ambang batas selisih perolehan suara sesuai UU 10/2016 telah dilakukan secara konsisten oleh Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah mapan.

Machfud-Mujiaman, sambung Arif, memang menyebutkan objek sengketa adalah penetapan rekapitulasi suara oleh KPU. Namun, Arif menilai, penyebutan ini sebatas untuk memenuhi syarat formil permohonan marena pada dalil-dalilnya. Machfud-Mujiaman sama sekali tidak menyebutkan dan tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara, termasuk tidak memberi argumentasi tentang kesalahan hasil penghitungan suara maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Machfud-Mujiaman.

Arif menambahkan, isi dalil-dalil Machfud-Mujiaman tak satupun yang bersangkut-paut dengan perselisihan hasil pemilihan. Melainkan hanya narasi tuduhan pelanggaran yang penuh prasangka, dugaan, dan asumsi tanpa disertai bukti-bukti yang relevan.

“Juga tidak ada legitimasi yuridis berupa putusan dari lembaga berwenang dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada, dalam hal ini Bawaslu maupun Sentra Gakkumdu yang melibatkan kejaksaan dan kepolisian,” ujarnya. (rtn)