KONI Probolinggo Cari Ketua, Begini Syarat dan Kriterianya

Reporter : Didik Nurhadi - klikjatim.com

KONI

KLIKJATIM.Com I Probolinggo – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Probolinggo berencana menggelar musyawarah kota (muskot) untuk memilih ketua baru. Jika tak ada halangan, agendanya digelar 7 April mendatang. Ada dua orang yang berpeluang menjadi ketua.

Dua kandidat tersebut sudah teregistrasi sebagai calon. Mereka adalah Rahardian Juniardi dan Agung Setiawan, di mana keduanya merupakan pekerja wiraswasta. Keduanya sudah melewati proses tahap awal.

Sekretaris Tim Penjaringan dan Penilaian (TPP) pansel Muskot KONI, Abdi Lusianto menerangkan, syarat untuk dicalonkan yakni mendapatkan dukungan cabang olahraga (Cabor). Dari tahapan pendaftaran yang berlangsung mulai 17-20 Maret lalu, ada dua calon yang yang didaftarkan. Nah, merekalah Agung Setiawan yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua dan PLT Koni saat ini, serta dan Rahardian Juniardi yang merupakan wiraswasta.

“Dalam aturan tidak disebutkan didukung berapa cabor. Hanya menyebutkan bahwa didukung oleh cabor. Sehingga meskipun satu, tetap kami terima. Kedua kandidat ini semuanya wiraswata. Untuk Agung sebelumnya Plt KONI, tetapi untuk Rahardian ini saya tidak tahu sebelumnya bekerja sebagai apa,” ujarnya.

Adapun tahapan selanjutnya, dari dua kandidat diverifikasi. Nantinya ada penetapan calon dan selanjutnya dilakukan pemilihan. Di mana jika tidak ada perubahan akan dijadwalkan pada tanggal 7 April 2021. “Jadi nanti pada tanggal 7 April itu dilakukan penetapan serta pemilihanya,” tandasnya.

Kendati demikian, acara tersebut dapat berlangsung jika anggarannya sudah turun. Mengingat, kata Lusi, hingga saat ini danah hibah Rp 3,3 miliar tersebut masih belum turun. “Kami sudah ajukan. Jika memang belum turun hingga tanggal tersebut (7 April, Red), maka muskotnya diundur,” imbuhnya.

Dalam pemilihan ketua nanti, KONI pastikan bahwa jabatan ketua tidak boleh diduduki oleh ASN, BUMD (dua jabatan), anggota Parpol. Hal itu ditegaskan berdasarkan Sistim Keolahragaan Nasional (SKN) Undang-Undang No 3 Tahun 2005 pasal 40 dan PP No 16 Tahun 2007 pasal 56 tentang Larangan untuk Menjadi Ketua. Dengan demikian, jika kedua kandidat yang telah terdaftar sebagai balon KONI menyalahi hal itu, maka pendaftarannya dinyatakan gugur.

Ini juga ditegaskan Suharyono, Tim Penjaringan dan Penilaian (TPP) Muskot KONI. Menurutnya dalam pasal yang disebutkan di atas sudah jelas, bahwa anggota Parpol, ASN dan juga yang sedang menjabat di BUMD, tidak diperkenankan untuk mendaftar ketua KONI.

Suharyono menerangkan bahwa pihaknya masih melakukan penjaringan data. Termasuk melakukan sejumlah verifikasi. Jika memang nantinya ditemukan bahwa salah satu dari kedua kandidat termasuk anggota parpol, maka pencalonannya akan gugur. “Kami masih melakukan pemeriksaan,” pungkasnya. (hen)