Khawatir Diusir Pemkot, Seniman Ludruk dan Ketoprak Curhat DPRD Jatim

Reporter : Redaksi - klikjatim

Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak saat menemui perwakilan seniman. (Tryk/klikjatim.com)

KLIKJATIM.COM | SURABAYA – Paguyuban Artis Seniman (PAS) Surabaya mendatangi kantor DPRD Jatim. Kedatangan para seniman untuk curhat terkait nasib para seniman ludruk dan ketoprak yang menempati Taman Hiburan Rakyat (THR). Sebab, keberadaan mereka mulai diusik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Hal ini seperti yang disampaikan Ketua PAS Jatim Lusiati Fauzhi. Menurut dia, para seniman khawatir diusir Pemkot Surabaya dari THR. Sebab, mereka dinilai tidak berkembang. “Inikan aneh. Seharusnya kalau kami tidak berkembang, Pemkot bisa membantu kami. Membina kami. Bukan malah mengusik kami,” keluhnya.

BACA JUGA :  Guelherme Batata Dipastikan Absen saat Laga Perdana Persela

Menurut dia, kondisi para seniman ludruk dan ketoprak di Jatim sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, karena tidak ada bantuan promosi dan pembinaan dari Pemkot, jumlah penonton terus menurun. “Setiap pertunjukan paling yang nonton hanya 10 orang. Sehingga, setiap pemain hanya dapat Rp 10 ribu,” ungkap dia.

Dirinya berharap ada kepedulian dari DPRD Jatim terkait nasib para seniman yang berusaha mempertahankan kesenian asli Jatim ini.

BACA JUGA :  Serap Aspirasi, Anggota DPRD Surabaya Disambati Soal Rusunawa hingga Cara Mudah Dapat Pinjaman Modal

Menanggapi curhatan para seniman, Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak mengaku bakal menyampaikan ini kepada dinas terkait yang ada di bawah naungan Pemprov Jatim. Seharusnya ada perhatian dari pemerintah karena ini bentuk kepedulian terhadap kesenian asli Jatim.

“Kami akan minta ke Dinas Pariwisata Jatim agar UPT milik Dinas Pariwisata bisa melakukan pembinaan terhadap kesenian ludruk dan ketoprak di Jatim,” jelasnya.

Ini baru langkah awal. Ke depan, pihaknya akan mengupayakan agar perda terkait perlindungan seniman ludruk dan ketoprak bisa segera dibuat. “ Ini masih wacana tentang pembuatan perda tersebut. Jika memungkinkan perlu dibuat perda ini,” tutup pria yang menjabat Sekretaris DPD Golkar Jatim ini. (tryk/hen)