Ketua-ketua MWC LP Ma’arif NU se-Kabupaten Gresik juga mengeluhkan kebijakan pemerintah pusat yang berimbas pada disparitas atau kesenjangan sekolah negeri dan swasta.
“Kadang ada kewenangan dari pemerintah pusat antara Kemendikbud dan Kemenag yang menjadikan kesenjangan,” papar dia.
Masukan yang tak kalah penting yakni industri yang berkembang pesat sehingga ada imbas bagi pendidikan. Dimana siswa menjadi terlambat ke sekolah karena terjebak macet. Sebab, berbarengan dengan pekerja yang berangkat kerja. Sehingga, ada usulan regulasi khusus agar tak terjadi penumpukan yang berimbas ke dunia pendidikan.
“Ini masukan bagus yang kedepan bisa diselesaikan dengan duduk bersama. Karena, di beberapa daerah seperti Jakarta ada pengaturan agar tak berbenturan antara jam kerja dengan jam masuk sekolah. Termasuk, kita tuntaskan bersama angka putus sekolah. Makanya, kita bisa menuntaskan berbagai permasalahan pendidikan dengan sering duduk bareng,” pungkas dia. (qom)
