Kemendagri Dorong Pemda Dirikan BLUD Pengelolaan Sampah

Reporter : Apriliana Devitasari - klikjatim.com

KLIKJATIM.Com | Banyuwangi—Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (pemda) mendirikan badan layanan umum daerah (BLUD) pengelolaan sampah. Menurut Kemendagri, selain bermanfaat untuk pelayanan public, BLUD pengelolaan sampah juga bisa menjadi penghasilan.

BACA JUGA :  Begal Payudara Teror Kota Malang, Pelaku Pakai Vario Warna Hitam Merah, Tak Takut Meski Perempuan Bersama Suami

Untuk mendorong pemda membentuk BLUD pengelolaan sampah, Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri menggelar sosialisasi pola penerapan keuangan (PPK) pada BLUD pengelolaan sampah. Dalam acara sosialisasi ini seluruh kepala daerah yang tergabung dalam Assosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) turut mengikuti secara virtual.

Ketua APKASI Abdullah Azwar Anas menyambut baik PPK-BLUD tentang persampahan ini. Dia berharap, sosialisasi ini bisa menjadi momentum daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampahnya.

“Masalah sampah akan menjadi salah satu prioritas pembangunan di 2021. Apalagi, sampah masuk dalam isu prioritas di sektor lingkungan hidup. Kami semua akan terus berupaya,” kata Anas yang juga Bupati Banyuwangi.

Dijelaskan Anas, sejak tahun lalu organisasi non-pemerintah dunia yang didanai pemerintah Norwegia dan institusi bisnis Borealis dari Austria, Systemiq, bersama Banyuwangi terus melakukan pendampingan penanganan sampah laut di Kecamatan Muncar melalui program STOP. Hal ini bertujuan mendorong peningkatan kapasitas warga desa dalam masalah pengelolaan sampah.

“Kami akan mengikuti arahan Kemendagri untuk membuat BLUD persampahan. Saat ini kita sedang menyiapkan instrumennya, salah satunya membentuk UPT persampahan,” pungkas Anas.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mohammad Ardian mengatakan, BLUD merupakan opsi kelembagaan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan untuk meningkatkan dan memperluas cakupan layanan sampah.

Saat ini, kata dia, BLUD tentang pengelolaan persampahan belum banyak dibuat oleh OPD di kabupaten/kota di Indonesia. Padahal, lanjut Ardian, BLUD memiliki banyak manfaat. Selain lebih efisien dan produktif, sistem ini juga membolehkan untuk mendapatkan keuntungan tanpa meninggalkan roh pelayanan publik.

“Untuk itu, lewat sosialisasi ini kami ingin mendorong daerah untuk membentuk BLUD pengelolaan persampahan. Demi terlaksananya pengelolaan persampahan yang lebih baik,” kata Ardian.

Dengan BLUD, menurut Ardian, daerah dapat melakukan akselerasi pelayanan pengelolaan sampah. Dari sisi pengelolaan anggaran pun menjadi lebih efektif dan produktif.

“BLUD lebih fleksibel. BLUD punya otonomi untuk mengatur keuangannya sendiri. Semua pemasukannya tidak masuk ke daerah tapi langsung dikelola sendiri sehingga lebih fokus memprioritaskan layanan pengelolaan sampahnya,” kata Ardian.

Selain itu, sebagai lembaga yang berada di bawah pemerintah BLUD dapat menerima pendanaan yang regular untuk menjamin keberlanjutannya. Selain itu, BLUD juga bisa bisa melakukan pengelolaan sampah hingga level kabupaten, tidak hanya sebatas desa-desa.

“Dengan berbagai keunggulan BLUD ini, kami mendorong kabupaten/kota agar membuat BLUD pengelolaan persampahan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan persampahannya,” kata Ardian. (mkr)