Kasus Dugaan Kades Pandean Pasuruan ‘Makan’ Limbah Diusut Polisi

Reporter : Didik Nurhadi - klikjatim.com

KLIKJATIM.Com | Pasuruan—Kasus dugaan penyelewengan dana corporate social responsibility (CSR) di Desa Pandean, Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, jadi pembahasan serius di DPRD Kabupaten Pasuruan.

BACA JUGA :  Dua Hakim dan Pegawai PN Bangil Positif Covid-19, Pelayanan Tutup Sepekan

Bahkan Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan sampai menggelar hearing bersama Polres Pasuruan, Inspektorat, Pemerintah Kecamatan Rembang dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Pandean, Kamis (22/10/2020). Rapat dengar pendapat itu di antaranya memutuskan agar kasus ini diusut Polres Pasuruan.

“Kita sudah merekomendasikan kasus ini ke Polres Pasuruan untuk dilakukan penyelidikan,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Kasiman.

Dijelaskan Kasiman, kasus dugaan penyelewengan ini bermula dari laporan warga Desa Pandean. Laporan yang masuk ke dewan menyebutkan, sejak tahun 2018 tidak ada pemasukan di pendapatan asli desa (PADes). Padahal, selama ini desa mendapatkan jatah pengelolaan limbah afalan dari beberapa perusahaan.

“Sejak 2018 hingga 2020 warga melapor tidak ada pendapatan desa,” jelasnya.

Menurut Kasiman, Desa Pandean ini mendapatkan jatah pengelolaan limbah afalan dari sejumlah perusahaan di kawasan Pasuruan Insutrian Estate Rembang (PIER). Sayangnya, kata Kasiman, pengelolaan limbah tak ada di pendapatan asli desa. Dugaannya, limbah afalan tersebut dikelola secara pribadi oleh Kepala Desa Pandean, Abdul Karim.

“Seharusnya afalan itu dikelola BUMDes bukan pribadi. Hasil pendapatan masuk ke Desa,” jelas politisi Partai Gerindra ini.

Menurutnya, Kades Pandean Abdul Karim menabrak aturan tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

“Dari rekom kami, pihak penyidik Polres Pasuruan bisa melakukan penyelidikan kasus tersebut,” ujarnya.

Menanggapi rekomendasi Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Kasat Reskrim Polres Pasuruan, AKP Adrian Wimbarda mengaku akan mendalaminya. Dalam proses menelaah proses pidana, pihaknya juga akan melibatkan inspektorat.

“Apakah ada unsur merugikan negara atau tidak,” pungkasnya. (mkr)