Karena Alasan Ini, Ranwal RPJMD Ponorogo Langgar Aturan

Reporter : Fauzy Ahmad-klikjatim.com

Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto. (Fauzy Ahmad/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Ponorogo – Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo 2021-2026 dinilai melanggar aturan. Pasalnya dokumen program kerja Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko hingga kini belum dikirim ke Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa untuk dikonsultasikan. Padahal sudah melampaui 68 hari. 

BACA JUGA :  Pemprov Jatim Tambah Bidang Khusus Pencegahan Korupsi

Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto mengatakan, sesuai pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 86 tahun 2017 telah berbunyi, konsultasi Ranwal RPJMD kepada gubernur dan menteri paling lambat dilakukan 50 hari setelah kepala daerah dilantik. Sedangkan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko sendiri resmi dilantik pada 26 Februari lalu atau terhitung sudah 68 hari kerja.

“Kalau sampai saat ini sudah melebihi ketentuan yang ada,” ujar Sunarto, Selasa (4/5/2021). 

Dia pun mengaku, bahwa dokumen penyesuaian Ranwal RPJMD dari Pemkab juga baru dikirim ke DPRD Ponorogo pada Senin (3/5/2021) pagi. Padahal rekomendasi pansus dan nota kesepahaman dewan pada paripurna 15 April lalu. 

Molornya pengiriman penyesuaian Ranwal RPJMD ke dewan diklaim menambah panjang masa keterlambatan pengiriman dokumen tersebut. “Baru Senin kemarin saya terima, tentunya dokumen ini akan kita bahas dan cermati lagi. Apa betul rekomendasi pansus kemarin sudah dicantumkan apa belum, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat Ponorogo,” jelasnya.

Kendati molor dan melanggar aturan, namun dipastikan tidak ada sanksi atas keterlambatan pengiriman konsultasi Ranwal RPJMD Bupati Sugiri tersebut. Hanya saja, dia mendesak Pemkab agar lebih tepat waktu dalam pengiriman dokumen ini, mengingat penetapan Perda RPJMD akan dilakukan Agustus mendatang.

“Kalau sanksi memang tidak ada. Tapi secara kewajiban moral kita berharap itu tepat waktu. Dan yang paling penting bagaimana Raperda RPJMD bisa tepat waktu, karena sesuai aturan maksimal 6 bulan setelah dilantik itu harus di Perdakan,” tegasnya. 

Selain keterlambatan, ternyata beberapa catatan dari legislatif juga tidak dicantumkan. Hal ini pun menjadi sorotan. “Sudah telat, ada yang tidak dicantumkan lagi,” tambah Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno. 

Rekomendasi pansus yang tidak dicantumkannya antara lain penambahan Alokasi Dana Desa (ADD) 27 persen. “Ternyata masih ada satu yang prinsip yang belum diubah. Dimana penambahan alokasi dana desa 27 persen belum masuk. Padahal itu hasil pansus yang diparipurnakan. Dimana bupati sudah sepakat, mending ndak usah diparipurnakan, kalau tidak sepakat masih bisa diperpanjang pembahasannya,” tegasnya. 

Diketahui sebelumnya, Ranwal RPJMD Ponorogo tahun 2021-2026 telah mendapatkan banyak catatan dari 4 Pansus DPRD. Kalangan dewan meminta dokumen Ranwal RPJMD mengacu Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, yaitu penyusunan Ranwal RPJMD harus mencantumkan janji bupati saat kampanye secara lisan dan tertulis. 

Tak hanya itu, dewan juga meminta program penambahan ADD 27 persen serta alokasi dana oprasional RT per tahun Rp 10 juta juga dicantumkan dalam dokumen. Pemkab pun berjanji melakukan pembenahan Ranwal RPJMD, dan dibuktikan dalam nota kesepahaman bersama DPRD dalam paripurna 15 April lalu. (nul)