Kadin Usulkan Percepatan Stimulus Ekonomi dan Diskresi Regulasi Industri

Reporter : Nur Affandi - klikjatim.com

Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto.

KLIKJATIM.Com | Surabaya – Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Timur meminta pemerintah segera mempercepat penyaluran stimulus dan diskresi terhadap regulasi dunia usaha. Langkah ini diperluakan agar ekonomi di Jatim tidak semakin anjlok pasca turunnya pertumbuhan ekonomi nasional minus 5,9 persen di kuartal II/2020.

BACA JUGA :  Menko PMK Muhajir : Pemda Harus Berani Terapkan Metode Pendidikan Yang Tepat

“Kami harapkan upaya itu bisa segera dilakukan agar Jatim tidak masuk pada jurang resesi. Harapannya pada triwulan III/2020 bisa tumbuh positif,” kata Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto.

Dikatakan, pandemi Covid-19 memang telah menyebabkan ekonomi Indonesia dan Jawa Timur pada triwulan III/2020 berjalan sangat berat. Hampir seluruh sektor lumpuh karena pergerakan manusia sangat dibatasi. Untuk itu, perlu langkah konkret untuk menaikkan konsumsi dalam negeri dan daya beli masyarakat kembali bergairah.

Dijelaskan, pemerintah pusat sebenarnya sudah banyak mengeluarkan kebijakan penanganan dampak Covid-19, di antaranya adalah stimulus, baik stimulus pajak, restrukturisasi kredit hingga stimulus permodalan, termasuk juga diskon atau pembebasan pembayaran listrik rumah tangga. Tetapi dalam pelaksanaannya, stimulus tidak berjalan bagus. Tidak banyak yang bisa menikmatinya karena kurangnya sosialisasi.

Bahkan, stimulus perpajakan hingga saat ini belum banyak yang memanfaatkan. Di wilayah DJP Jatim II yang meliputi 16 kabupaten/kota di Jatim misalnya, hanya ada sekitar 12 ribu wajib pajak yang telah manfaatkan atau kurang dari 1 persen dari total Wajib Pajak (WP) di wilayah tersebut yang mencapai 1,9 juta WP.

“Sosialisasi masih kurang, sosialisasi stimulus perpajakan masih kurang. Stimulus permodalan juga sosialisasinya sangat kurang. Harusnya sosialisasi lebih digencarkan agar masyarakat yang membutuhkan mengerti dan bisa mengikuti. Harus dibuka hotline, di mana masyarakat bisa bertanya dan menyampaikan kesulitan yang ditemui,” terang Adik Dwi Putranto.

BACA JUGA :  Agustus 2020, Neraca Perdagangan Nasional Surplus 2,33 Miliar Dollar AS

Adik berharap pihak perbankan yang diserahi tugas untuk menyalurkan stimulus permodalan bagi UMKM tersebut turun menjemput bola. Melakukan koordinasi cepat dengan instansi atau lembaga terkait agar UMKM bisa kembali bangkit dan bergerak cepat. UMKM, ujarnya harus menjadi prioritas penanganan karena kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja dan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) sangat besar, mencapai sekitar 90 persen.

“Permodalan harus diberikan kepada UMKM. Sementara hingga saat ini, UMKM yang telah memanfaatkan perbankan hanya sekitar 30 persen. Yang belum terjangkau oleh bank lebih banyak. Ini juga harus dipikirkan bagaimana mekanismenya agar UMKM yang belum bankable bisa mendapatkan stimulus tersebut,” tambahnya.

Sejumlah aturan yang berbelit dan memberatkan pengusaha dalam menjalankan usahanya juga harus dipangkas atau ditangguhkan minimal dua tahun. Misalkan, sertifikat kesehatan untuk ekspor produk UMKM yang tidak diharuskan oleh negara tujuan. Atau sertifikat pelaut yang harus diperbarui setiap tahun. Selain itu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah di tingkat daerah harus sama dan seiring dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, tidak boleh ambigu.

“Nanti Kadin Jatim juga akan berupaya menyosialisasikannya. Intinya kita harus bergerak bersama, bersatu dengan menyamakan mindset bahwa kita harus terhindar dari resesi. Dengan penanganan yang tepat dan cepat, Kadin Jatim sangat yakin Indonesia tidak akan terjerumus pada resesi,” tegas Adik. (hen)