KLIKJATIM.Com | Gresik — Kader posyandu di Kabupaten Gresik mengeluhkan kecilnya insentif yang diterima selama ini. Pasalnya, bertahun – tahun honor yang mereka terima tidak sebanding dengan pengabdian selama ini di masyarakat.
Keluhan tersebut terkuak saat Anggota Komisi II DPRD Gresik M Syahrul Munir menggelar Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat (UHC) bersama puluhan Ibu-ibu PKK se-Kecamatan Manyar di Balai Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Sabtu (3/11/2022).
Para ibu-ibu hanya bisa pasrah karena selama bertahun-tahun mereka hanya mendapat gaji senilai Rp50 ribu setiap bulan. Padahal, peran dan tanggung jawab kader posyandu sangat vital, mulai pencatatan bayi dan balita hingga lansia.
“Kerjanya kader posyandu itu luar biasa di tengah masyarakat, dan honor Rp50 ribu perbulan itu sudah bertahun-tahun. Padahal kerjanya mulai pencatatan bayi dan balita, lansia, stunting, hingga penderita TB,” kata Sudilah, warga sekaligus Ketua PKK Desa Sembayat.
Meski dengan honor yang tidak sebanding, perempuan yang biasa disapa Bu Lurah itu menuturkan bahwa selama ini para kader posyandu sangat bersemangat dalam menjalankan pekerjaan dan pengabdian di tengah masyarakat.
“Contohnya saja di desa sini (Sembayat,red) ada 22 dari 5 pos, ibu-ibu sangat semangat sekali dalam bekerja meskipun dengan honor atau insentif segitu dan sama sekali tidak pernah putus asa,” ujar dia.
Sudilah berharap kondisi ini bisa diperjuangkan oleh sebagai wakil rakyat. Agar bisa meningkatkan kesejahteraan dan semangat kinerja para kader posyandu yang bertugas di desa-desa.
“Harapannya insentifnya lebih ditingkatkan lagi, agar kondisi ini lebih diperhatikan oleh pemerintah,” pintanya.
Mendapati keluhan itu, Anggota Komisi II DPRD Gresik M Syahrul Munir berjanji akan memperjuangkan seluruh aspirasi yang disampaikan oleh ibu-ibu PKK se-Kecamatan Manyar. Termasuk minimnya honor para kader posyandu.
“Nanti akan saya sampaikan ke teman-teman DPRD, agar ke depan kita bahas dan bisa dialokasikan tambahan insentif bagi kader posyandu,” kata Syahrul.
Selain itu, politisi muda PKB itu menjelaskan bahwa pemerintah saat ini telah memiliki program layanan kesehatan gratis yakni Universal Health Coverage (UHC). Masyarakat bisa berobat gratis hanya berbekal Kartu Tanda Identitas (KTP).
“Program ini akan mencover 98 persen masyarakat Gresik agar bisa berobat gratis, dan seluruh pembiayaan di BPJS ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, tahun depan kita anggarkan 100 miliar untuk program ini,” tukas dia.
Program layanan kesehatan gratis atau UHC, lanjut dia, tidak hanya berlaku di rumah sakit umum daerah (RSUD) saja. Tetapi juga bisa diakses di puskesmas-puskesmas. Bahkan bisa melalui beberapa rumah sakit (RS) swasta yang telah direkomendasi oleh pemerintah.
“Jadi program UHC ini juga bisa diakses je puskesmas-puskesmas terdekat, dan bisa diakses semua warga dengan syarat ber-KTP Gresik,” pungkasnya. (yud)
