Kabar Gembira untuk Petani Gresik, Jatah Pupuk Subsidi Tahun 2021 Mulai Didistribusikan

Reporter : Abdul Aziz Qomar - klikjatim.com

Para petani tampak melakukan pemupukan pada tanaman padi di sawah. (ist/Antara)

KLIKJATIM.Com | Gresik — Kementerian Pertanian telah menerbitkan Permentan Nomor 49 Tahun 2020, tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. Aturan ini terbit pada tanggal 30 Desember 2020 dan menjadi dasar penyaluran pupuk subsidi di masing-masing kota/kabupaten.

BACA JUGA :  Siswa SD di Sidoarjo Dilatih Peduli Penderita Kanker

Tak cukup hanya sampai di situ. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pupuk pada musim tanam awal Januari 2021, Pemkab Gresik melalui Dinas Pertanian setempat juga menindaklanjuti dengan Surat Keputusan (SK) terkait pendistribusian pupuk tertanggal 12 Januari kemarin. Hal ini dilakukan untuk mendukung proses distribusi pupuk kepada petani agar lebih cepat.

“Tanggal 7 Januari SK turun dari Dinas Pertanian Provinsi, dari Dinas Pertanian Gresik (turun) tanggal 13 Januari. Tapi sebelum SK kabupaten turun, kami sudah minta persetujuan dari Petrokimia Gresik untuk bisa didistribusikan, mengacu pada ketentuan yang lama,” beber Kepala Dinas Pertanian Gresik, Eko Anindito Putro kepada klikjatim.com, Senin (18/1/2021).

Perlu diketahui berdasarkan Permentan/49/2020, bahwa ketentuan distribusi pupuk subsidi telah diubah. Sebelumnya harus melalui Peraturan Gubernur (Pergub), tapi saat ini melalui SK Dinas Pertanian. Karena waktu itu distribusi pupuk terjadi kelambatan akibat menunggu Pergub di masing-masing daerah yang belum juga terbit.

Terpisah, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Gresik, Hamzah Takim juga membenarkan, terkait perubahan aturan SK pendistribusian pupuk subsidi dari Gubernur kepada Dinas Pertanian. Sehingga dengan demikian harapannya, distribusi pupuk subsidi di Gresik tidak terhambat.

Namun, pihaknya berpesan kepada Dinas Pertanian untuk lebih serius melakukan pengawasan terhadap pendistribusian pupuk ini. Utamanya adalah pupuk subsidi. “Karena kelemahan distribusi pupuk ada pada pencairan setelah kios. Setelah dicairkan, kios minta tanda tangan ke Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dan pendamping teknis, tapi tidak pernah memberi tahu bahwa hari ini turun sekian (pupuk). Makanya itu, yang jadi masalah kita tidak tahu itu didistribusikan ke mana,” urai Hamzah.

Dan solusi yang ditawarkannya, Dinas Pertanian harus menerbitkan SK Kepala Dinas terkait pengawasan pencairan pupuk subsidi. Sehingga potensi penyelewengan yang mengakibatkan kelangkaan pupuk dapat diminimalisir.

“Pencairan harus mengetahui kepala desa, Gapoktan, penyuluh pertanian. Dan cairnya tanggal berapa, itu harus difoto barangnya dan dikirim, termasuk kalau perlu melibatkan Polsek dan Koramil setempat,” sarannya.

Mekanisme pengawasan yang dibeberkan ini cukup diatur melalui SK Kepala Dinas atau Peraturan Dinas (Perdin). Bahkan, jika perlu melalui Peraturan Bupati (Perbup) karena peran Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Gresik dinilai tidak jelas keberadaannya. “Dulu KTNA dilibatkan (dalam KPPP), sekarang tidak jelas,” ungkap Hamzah.

Hamzah yang juga anggota komisi dua DPRD Kabupaten Gresik pun mendesak Dinas Pertanian dan pihak terkait untuk langsung meninjau, jika ada laporan kelangkaan pupuk di satu desa atau kecamatan. “Kalau ada keluhan kelangkaan pupuk, ayo kita datangi bersama. Semuanya, (bersama) polisi, dinas untuk mencari di mana problemnya,” tukas politisi Partai Golkar tersebut. (nul)