Jika Penanganan Covid di Jatim Belum Memuaskan, Bu Khofifah Minta Maaf

Reporter : M. Shohibul Anwar - klikjatim.com

Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa. (Ist)

KLIKJATIM.Com | Surabaya – Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa meminta maaf terkait penanganan Covid-19 di wilayahnya karena belum dapat memuaskan seluruh masyarakat. Permintaan maaf itu disampaikannya melalui akun instagram pribadi Gubernur Khofifah.

BACA JUGA :  Pilbup Semakin Dekat, PPDI Gresik Dilantik

“Atas nama Pemprov Jatim, saya meminta maaf jika penanganan Covid-19 di Jatim belum dapat memuaskan seluruh masyarakat,” ujar Khofifah dalam postingan di akun instagram pribadinya, @khofifah.ip pada Selasa (20/7/2021) malam seperti dikutip cnnindonesia.com.

Pemprov Jatim sangat memahami dampak perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat ini tidak ringan bagi masyarakat.

Perlu diketahui sebelumnya, Joko Widodo Presiden RI mengumumkan perpanjangan PPKM darurat hingga 25 Juli 2021 dan akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021.

“Insya Allah, jika angka kasus baru Covid-19 terus melandai maka 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap,” tutur Gubernur Khofifah.

Menurutnya, Pemprov Jatim bersama Forkopimda serta kabupaten/kota se-Jatim akan terus berupaya semaksimal mungkin memutus penyebaran Covid-19 dan mempercepat vaksinasi hingga pelosok agar pandemi ini segera berakhir.

Gubernur Khofifah memohon kerja sama seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi seluruh peraturan selama pelaksanaan PPKM darurat, tetap disiplin protokol kesehatan (prokes) dan segera mengikuti vaksinasi.

“Kepada semua warga Jawa Timur tetaplah semangat. Pengurus RT, RW, kamituwo tetaplah di garda depan melayani warga, terutama yang sedang isolasi mandiri,” pesannya.

“Semoga Allah SWT meringankan beban kita, membukakan pintu untuk menyelesaikan masalah ini serta melindungi kita semua dan bangsa ini,” kata Khofifah menambahkan pada postingan yang diunggah setelah Jokowi mengumumkan perpanjangan PPKM darurat tersebut. (*)