Jatim Siap Gelar Pilkada Serentak di 19 Kota Kabupaten

Reporter : Arifin - klikjatim.com

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

KLIKJATIM.Com | Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur optimis siap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di 19 kabupaten kota pada 9 Desember 2020 mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjamin pesta demokrasi ini berlangsung secara aman, tertib lancar dan damai tentu dengan standar disiplin protokol kesehatan.

“Saya yakin, berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pesta demokrasi, Pilkada di Jawa Timur dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan damai. Dan yang terpenting juga aman dari penyebaran COVID-19 melalui penegakan protokol kesehatan,” tegas Gubernur Khofifah, dalam rapat koordinasi terkait Pilkada Serentak 2020 bersama Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian akhir pekan lalu.

Gubernur Khofifah juga akan berupaya agar partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak akan tinggi. Sebagai evaluasi bahwa partisipasi pemilih pada Pemilu Pileg dan Pilpres Tahun 2019 mencapai angka 80,90 persen, jauh melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 77,5 persen.

BACA JUGA :  Pemuda Lamongan yang Perkosa Siswi SMP 5 Kali Ternyata Sudah Nikah Siri

“Saya berharap capaian angka tersebut dapat dipertahankan pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Provinsi Jawa Timur. Meskipun dalam situasi darurat kesehatan karena Pandemi COVID-19, dengan protokol kesehatan secara ketat,” kata Khofifah.

Pilkada Serentak Lanjutan Provinsi Jawa Timur akan diikuti oleh 19 (sembilan belas) daerah. Yang terdiri 16 (enam belas) Kabupaten dan 3 (tiga) Kota. Yaitu Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Trenggalek, Kediri, Lamongan, Tuban, Gresik, Mojokerto, Malang, Blitar, Sidoarjo, Sumenep, Jember, Situbondo, dan Banyuwangi, kemudian Kota Blitar, Pasuruan, dan Kota Surabaya.

Pemprov Jawa Timur dalam upaya untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020, telah melakukan beberapa hal. Di antaranya menyelenggarakan sosialisasi Pilkada serentak 2020, menerbitkan beberapa Surat Edaran kepada Bupati/Walikota Penyelenggara Pilkada dan Surat Edaran Perihal Penganggaran Pilkada serentak 2020. Yang diterbitkan tanggal 10 September 2019 Nomor: 131/18656/011.2/2019.

Surat Edaran mengenai Dukungan Pemerintah Daerah pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada tanggal 5 November 2019 Nomor: 131/22891/011.2/2019. Serta Surat Edaran terkait Tindaklanjut SE Mendagri Nomor: 273/487/SJ pada tanggal 31 Januari 2020 Nomor: 131/1636/011.2/2010.

BACA JUGA :  P-APBD 2019, Pendapatan Jatim Ditarget Naik Sebesar Rp 33 T

Kemudian, Surat Edaran terkait Penjelasan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah terkait Penundaan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 (tanggal 29 Mei 2020 Nomor: 131/7410/011.2/2020). Surat Edaran perihal Kepala Daerah penyelenggara Pilkada.

Hal ini dilakukan supaya pelaksanaan program dan kegiatan bantuan sosial yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, untuk penanggulangan korban pandemi COVID-19. Harus sesuai ketentuan petaturan perundang-undangan dan tidak dimaknai sebagai kampanye.

“Dalam rangka pemantapan kesiapan pelaksanaan Pilkda Serentak Tahun 2020 di Jawa Timur, dalam waktu dekat kami akan menyelenggarakan Rakor dengan stakeholder terkait,” tegasnya.

Pilkada Serentak Tahun 2020 akan ada 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang mengikuti Pilkada. Pada saat masa kampanye yaitu mulai tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020. Dimungkinkan dalam hal ini Pemprov Jatim, mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri sebanyak 8 (delapan) atau 9 (Sembilan) Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah.

“Sedangkan terhadap 10 Daerah lagi tidak diperlukan Penjabat Sementara (Pjs). Karena Kepala Daerah yang bersangkutan telah dua periode menjabat sebagai Kepala Daerah,” tegas Khofifah. (mkr)