Jatah Pupuk Subsidi Jatim Turun 62 Ribu Ton

Reporter : Koinul Mistono - klikjatim.com

Jatah pupuk subsidi di Jatim tahun ini turun hingga 62 ribu ton

KLIKJATIM.Com | Surabaya – Jumlah total alokasi pupuk bersubsidi untuk Provinsi Jatim tahun ini mengalami penurunan sebanyak 62.745 ribu ton yakni sekitar 2.287.214 ton. Padahal, pada 2020 lalu Jatim mendapat alokasi sebanyak 2.349.959 ton. Sementara itu pemerintah menetapkan alokasi pupuk subsidi secara nasional mencapai 9 juta ton.

BACA JUGA :  Direktur Pabrik Kopi Bondowoso Ditahan Kejaksaan Karena Korupsi Duit Rp 400 juta

Kendati demikian, pada 2021 ini justru Provinsi Jatim mendapat jatah tambahan berupa pupuk organik cair sebesar 517.609 liter. “Pupuk organik cair, baru di tahun 2021,” ungkap Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, Rudy Prasetya, Kamis (18/2/2021).

Selain itu, kata dia, alokasi pupuk jenis SP-36 juga bertambah yakni dari 101.939 ton pada 2020 menjadi 122.990 ton di tahun 2021. Begitu juga dengan pupuk NPK yang mulanya 597.566 ton, kini menjadi 600.566 ton pada 2021.  “Alokasi pupuk subsidi naik, tapi yang bertambah pupuk organik (organik cair). kalau anorganiknya (organik padat/granular) turun,” ujar Rudy.

Sementara itu, secara rinci pada tahun 2021 ini tiga item mendapat pengurangan jatah yaitu pupuk urea dari 967.612 ton menjadi 948.470 ton atau turun sebesar 19.142 ton. Kemudian pupuk ZA dari 358.560 ton menjadi 344.474 ton atau turun sekitar 14.086 ton.  “Alokasi pupuk organik padat atau granular dari 324.282 ton pada 2020 turun menjadi 270.714 ton. Turun 83.48 persen atau sekitar 53.568 ton di tahun 2021,” tandas Rudy.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jatim Hadi Sulistyo mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui alasan pemerintah pusat mengurangi jatah pupuk urea untuk Jatim, padahal merupakan pupuk yang cocok dengan pertanian di Jatim.

“Semua adalah kebijakan dari pusat, jadi kami tidak tahu kenapa kok jatah pupuk urea untuk Jatim menurun. Kami tugasnya hanya mendistribusikan alokasi yang dari pusat ke kabupaten/kota dan itu sudah dilakukan,” katanya.

Dirinya juga membantah soal adanya kelangkaan di tingkat bawah. Namun, kata dia, yang terjadi adalah terkadang petani menariknya lebih dari target.

“Misalnya jatah pupuk Februari diambil, lalu petani mengambil lagi untuk Maret. Sehingga untuk ngambil lagi di bulan berikutnya malah dibilang langka, padahal itu sudah diambil semua. Karena mungkin ketakutan, kalau sesuai jadwal tidak akan terjadi seperti itu,” ungkapnya.

Sementara itu Sekretaris Perusahaan PT Petrokimia Gresik Yusuf Wibosono mengatakan, tahun ini pemerintah memang sudah menetapkan alokasi pupuk subsidi sebesar 9 juta ton. Diakui, kebutuhan pupuk secara nasional memang lebih tinggi. Untuk memenuhi kekurangan itu, kata dia, pemerintah menetapkan skema

Dikatakan, kebutuhan pupuk petani nasional, sesuai Dirjen P2SP sekitar 16,3 juta ton. Namun data kebutuhan riil 23,2 juta ton. Hanya saja kemampuan pemerintah hanya 9 juta ton, atau hanya bisa dipenuhi 45 persen dari kebutuhan nasional.  “Sehingga sebenar yang terjadi bukan kelangkaan pupu, namun sebenarnya alokasi pupuknya sudah habis. Stok dari produsen sebenarnya banyak namun non subsidi. Sehingga sekali lagi tidak ada kelangkaan, hanya jatah alokasi subsidinya yang tidak ada,” pungkas Yusuf Wibisono. (pul)