Jabat Sebagai Kajari di Kampung Halaman, Mujiarto Tertantang Masalah Ini

Reporter : Iman - klikjatim.com

Kajari Tulungagung, Mujiarto saat memberikan keterangan di hadapan awak media. (Iman/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Tulungagung – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tulungagung, Mujiarto mengungkapkan, bahwa instansi yang dipimpinnya saat ini tengah mendalami beberapa dugaan kasus di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat. Di antaranya dugaan penyelewengan penggunaan anggaran di lingkup PDAM, dan Dinas PUPR Tulungagung.

BACA JUGA :  Hobi Nyabu, Kacab dan Dua Oknum Pegawai Koperasi Simpan Pinjam di Jombang Rasakan Akibatnya

Hal tersebut diungkapkan seiring dengan tantangan untuk menjadikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung, sebagai lembaga yang masuk dalam kategori Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). “Ini tantangan saya, dan tidak bisa saya bekerja sendiri, perlu dukungan semuanya termasuk rekan-rekan media ini,” kata Mujiarto yang baru saja resmi menjabat setelah serah terima jabatan (Sertijab) Kajari Tulungagung pada awal bulan Maret lalu di hadapan sejumlah awak media, Jumat (12/3/2021).

Komitmen pejabat baru yang juga merupakan putra daerah tersebut dalam menjadi birokrasi bersih dan melayani, tidak bisa dilakukan sendiri. Tetapi masih perlu adanya peran serta dari masyarakat dan media untuk melaporkan segala potensi penyimpangan, termasuk di lingkungan instansinya sendiri.

Lebih lanjut dikatakan, salah satu terobosan yang sudah disiapkan adalah mengingatkan kembali kepada semua pengguna keuangan negara agar selalu mematuhi aturan. Bahkan dalam waktu dekat, pihaknya juga akan mengajak kepala dinas se Kabupaten Tulungagung untuk duduk bersama dan memberikan pembinaan terkait antipasi terjadinya potensi penyelewengan keuangan negara.

Tiak hanya itu. Termasuk para kepala desa (kades) juga akan diajak menggunakan Dana Desa (DD) sesuai aturan yang ada. Begitu pula bagi kepala sekolah (Kasek) agar memahami dengan benar penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Saya sudah sampaikan kepada Pak Bupati agar bisa mengantisipasi terjadinya kecurangan dengan memberikan sosialisasi kepada Kades, Kadis dan Kasek agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi terjadinya korupsi,” tegasnya.

Selanjutnya, Mujiarto pun berniat mengajak bagian Inspektorat untuk duduk bersama membahas laporan yang selama ini diterimanya (Inspektorat), atau masalah kelanjutan penanganan kasusnya.

Bahkan mantan Kasi Pidum Kejari Tulungagung periode tahun 2006-2009 ini membuka tangan lebar-lebar, apabila Inspektorat menginginkan adanya transfer ilmu dalam pengungkapan sebuah kasus. “Inspektorat itu silahkan kalau mau berbagi ilmu mengenai pengungkapan satu kasus, karena jangan sampai laporan yang sudah masuk ke sana, tidak ada kejelasan penyelesaiannya,” tandasnya. (nul)