Sedangkan untuk Lokasi penyumbang terbesar meliputi Kab. Gresik (Rp 22,9 triliun / 37,4%), Kota Surabaya (Rp 12,0 triliun / 19,6%), Kab. Pasuruan (Rp 6,2 triliun / 10,2%), Kab. Sidoarjo (Rp 5,7 triliun / 9,3%) dan Kab. Tuban (Rp 1,9 triliun / 3,1%).
“Gresik juga menjadi kontributor tertinggi realisasi investasi PMA. Sebab di sana ada PT. Freeport Indonesia yang bergerak di bidang pertambangan. Sedangkan realisasi investasi PMDN kontributor tertingginya Surabaya,” jelas dia.
Sementara menurut Negara Asal, Realisasi PMA masih didominasi oleh investasi dari Amerika Serikat (Rp12,7 T), Jepang (Rp6,9 T), Singapura (Rp2,1 T), Hongkong, RRT (Rp1,8 T) dan Belanda (Rp1,3 T).
Keberhasilan menjaga kepercayaan investor asing terhadap Jawa Timur juga merupakan buah manis dari kerja keras Pemprov Jatim bersama stake holder lain termasuk Bupati/ Walikota dalam melakukan pengelolaan investasi. Salah satunya pelayanan pra dan pasca perijinan yang terintegrasi secara digital dan komprehensif.
“Peningkatan investasi di Jatim dilakukan melalui sejumlah strategi secara produktif, inklusif, dan berkelanjutan,” katanya.
Secara produktif yakni melalui integrasi perizinan berusaha secara elektronik seperti melalui Jatim Online Single Submission (JOSS), harmonisasi dan simplifikasi regulasi yang menghambat investasi dan perizinan berusaha, fasilitasi dan pendampingan investor, dan peningkatan iklim investasi berusaha.
“Jatim merupakan provinsi dengan tingkat kemudahan berbisnis tertinggi di Indonesia, dengan tingkat daya saing kedua setelah DKI Jakarta. Jatim memiliki sejumlah kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mendukung peningkatan realisasi investasi dan juga berpotensi meningkatkan penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.
Selanjutnya secara inklusif, yakni upaya memberikan kesempatan dan pemerataan kepada seluruh stakeholder investasi. Melalui fasilitasi dan pendampingan investor, fasilitasi penyelesaian masalah, peningkatan kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar, dan peningkatan promosi dan Business Matching.