Instruksi Bupati Jember Wajibkan Warga Vaksin, Bagi yang Menolak Terancam Sanksi

Reporter : Koinul Mistono - klikjatim.com

KLIKJATIM.Com | Jember – Upaya Pemkab Jember bisa keluar dari level 3 terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), terus dilakukan dengan melakukan percepatan vaksinasi Covid-19. Bahkan, Bupati Jember Hendy Siswanto menginstruksikan kepada seluruh kepala desa dan lurah di Kabupaten Jember melalui surat nomor 440/26553/311/2021. 

[irp]

Isi perintah dalam surat tersebut, yaitu mewajibkan warga mengikuti vaksin selama masih gratis dan ditanggung oleh pemerintah. Hal ini bertujuan agar capaian vaksinasi di Kabupaten Jember meningkat karena sebagai syarat daerah bisa ke level PPKM yang lebih baik.

Pasalnya, saat ini capaian vaksinasi di Jember untuk dosis 1 masih 50%. Sedangkan vaksin untuk lansia di bawah 40%.

Lebih lanjut Bupati memerintahkan kepada lurah dan kepala desa untuk memberikan sanksi administratif bagi warga yang menolak atau tidak mau menjalani vaksinasi Covid-19. Misalnya berupa penundaan atau penghentian jaminan sosial maupun bantuan sosial hingga penghentian layanan administrasi pemerintahan.

“Instruksi ini semata-mata untuk keselamatan dan kepentingan kita semua, bukan kepentingan pribadi bupati. Kalau sampai akhir tahun capaian vaksin masih terus seperti ini, maka perekonomian di Jember juga akan terpengaruh,” tegas Bupati Hendy.

Tidak hanya itu. Bupati juga mengimbau kepada instansi pelat merah (negeri) maupun swasta agar melakukan pendataan terhadap karyawan maupun keluarganya untuk memastikan bahwa mereka semua sudah vaksin.

Selain itu juga diminta membantu mencari warga yang belum menerima vaksin. “Demi Kabupaten Jember, semuanya harus bersinergi dan kami harap kerjasamanya untuk membantu mendata warga sekitarnya yang belum menerima vaksin, terutama kepada lansia yang usianya di atas 60 tahun, siswa sekolah dan juga santri,” ungkapnya.

Pemkab Jember di penghujung tahun 2021 ini juga akan memetakan sasaran per kelurahan dan desa. “Akan dilakukan pemetaan untuk mencapai sasaran vaksin. Dan untuk warga yang belum memiliki NIK, diupayakan untuk difasilitasi agar mendapatkan NIK,” tandasnya.

Selain menggencarkan vaksinasi, Bupati Hendy juga meminta kepada semua stakeholder untuk aktif sosialisasi penerapan protokol kesehatan (prokes) 5 M, serta mewajibkan semua kantor pemerintah, layanan umum, fasum seperti mal untuk menerapkan aplikasi PeduliLindungi. (*/nul)