Ini Rahasianya Kenapa Sekda Lamongan Langganan Jadi Bupati Dalam Tiga Kali Pilkada

Reporter : Abdul Aziz Qomar - klikjatim.com

Ilustrasi

KLIKJATIM.Com | Lamongan — Pemerintah Kabupaten Lamongan sedang menggelar seleksi terbuka calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten. Ada lima kandidat yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan kemudian akan menjalani tahapan seleksi berikutnya.

BACA JUGA :  Gelar Reses di Tiga Kelurahan, Wakil Ketua DPRD Surabaya Ditanyai Kelanjutan Musrenbang

Sepintas lalu, seleksi jabatan Sekda ini tidak menarik perhatian publik. Namun bila memperhatikan latar belakang dua Bupati dalam periode kepemimpinan pemerintahan Kabupaten Lamongan kiwari, jabatan Sekda cukup seksi lantaran dua Bupati, yakni Bupati Fadeli (Alm) dan Yuhronur Efendi (Bupati sekarang) sebelumnya menjabat sebagai Sekda Kabupaten Lamongan.

Lantas kenapa Sekda Lamongan selalu langganan jadi Bupati dalam tiga kali Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lamongan terkhir?

Pengamat Politik Surokim Abdussalam, peneliti Surabaya Survey Center (SSC) membeberkan bila kepercayaan dan dukungan masyarakat Lamongan terhadap tokoh birokrasi (Sekda) sejauh ini masih cukup baik dan kuat.

“10 tahun dipimpin Bupati mantan Sekda dan ditambah Bupati sekarang juga dari Sekda kian menunjukkan bahwa pemilih lamongan menaruh kepercayaan kpd tokoh birokrasi,” tutur Surokim yang juga pengamat  komunikasi politik dan Dekan FISIP Universitas Trunojoyo Madura ini kepada Klikjatim.com, Jumat (16/7/2021).

Hal itu, lanjut Surokim, tak lepas dari jumlah kelas menengah di Lamongan yang tumbuh cukup signifikan dan itu menjadikan jumlah pemilih rasional di Lamongan cukup besar.

Sehingga meski pejabat Sekda jarang tampil ke publik, lebih banyak kerja ke dalam (mengurus birokrasi dan sebagainya) tetap bisa memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada).

“Karena pemilih Lamongan juga kian moderat dan rasional yang menggunakan prestasi dan rekam jejak menjadi pertimbangan yang lebih penting daripada popularitas,” urainya.

Dengan demikian menurut Surokim, posisi Sekda di Lamongan akan kian strategis. Karena posisi dan daya tawar yang dimiliki akan menjadi pertimbangan dalam pengangkatan Sekda definitif.

Karena itu, Bupati Lamongan yang masih satu periode ini, dalam amatan Surokim tidak akan mengangkat orang yang potensial bisa menjadi lawan dalam kontestasi 2024.

“Sekda Lamongan periode ini saya pikir akan dipilih pejabat yang lebih save untuk Bupati dan bisa menjadi pendukung kuat incumbent. Ini akan menjadi pertimbangan selain faktor kompetensi. Jadi ada faktor teknis kompetensi dan faktor nonteknis yakni politis yang akan menjadi pertimbangan dalam pengangkatan Sekda,” ungkapnya memprediksi.

Sementara itu pengamat kebijakan publik dan anggaran dari Yayasan Prakarsa (PRAKARSA Jatim) Madekhan Ali mengetengahkan fenomena kepemimpinan Kabupaten Lamongan yang didominasi eks Sekda salah satunya karena karakter birokrasi di Lamongan baik dari SDM dan struktur birokrasinya (Dari level Kabupaten sampai Kelurahan) cukup solid dan bisa dikonversi menjadi kekuatan politik.

“Fenomena itu ada positif dan negatifnya.
Positifnya  secara teoritis dalam pelayanan publik bisa menjadi perangkat yang baik dalam menyediakan pelayanan publik karena satu komando. Terkait kondisi obyektif pelayanan publik di Lamongan soal lain,” terangnya

Sementara negatifnya, lanjut Madekhan Khittah birokrasi tidak berpolitik terlanggar. Karena birokrasi menurut teori dasarnya bersifat impersonal, yang berarti tidak ada pribadi/figur, namun sebagai sebuah sistem. Sehingga ketika ada kepentingan politik masuk disitu sudah melanggar khittah itu.

Nah unsur birokrasi berpolitik tidak hanya terjadi di Lamongan. Namun kenapa figur birokrat di Lamongan cukup kuat?.
Menurut Madekhan hal itu tak lepas dari karakter partai politik (parpol) di Lamongan yang pragmatis dalam momen suksesi kepala daerah.

“Siapa yang potensial menang itu didukung. Ini juga otokritik kepada parpol yang secara ideologi pragmatis sekaligus tidak mampu menghasilkan kader yang mumpuni sebagaimana mandat parpol,” jawabnya.

Selain itu, faktor lain, kultur organisasi masyarakat (ormas) keagamaan di Lamongan yang belum mampu bersinergi satu sama lain. Sehingga pada saat Pilkada, Figur birokrasi yang punya jaringan di banyak  kotak-kotak ormas, partai, golongan, kelompok masyarakat memanfaatkan secara politik dengan “mendayung” di banyak pulau (Ormas).

“Birokrasi mengambil celah perbedaan (Antar ormas) yang tidak bisa disatukan itu. Mereka (Figur Birokrasi) kemudian menjadi media penyatu itu dengan mengambil salah satu figur dari ormas besar dan biasanya kombinasinya Figur ormas hanya menjadi vote getter (pendulang suara) saja,” papar Madekhan.

Hasilnya, pasca pilkada, Wakil Bupati dari ormas besar biasanya hanya sebagai stabilisator keterwakilan Agamawan. Tapi secara politik tak punya kewenangan power yang besar.

“Itu dari sisi ilmiahnya sih, kenapa (Figur) birokrasi sangat potensial diorbitkan di Lamongan,” tandas Madekhan.

Menurut analisa Madekhan, Kandidat Sekda Lamongan yang potensial terpilih nantinya harus memenuhi empat hal. Diantaranya figur yang didukung ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah. Kemudian mendapat dukungan langsung maupun tidak langsung dari Partai politik.

“Ketiga mendapat restu atau klop dengan ‘Partai Birokrasi’ (Aparatur Sipil Negara). Keempat, yang memiliki leadership dan cocok dengan style Bupatinya. Mampu menterjemahkan langkah progresif pak Yuhronur,” tutur Madekhan yang juga Direktur Pascasarjana Universitas Islam Lamongan (Unisla) itu. (bro)