Imbauan DPRD Gresik, Perusahaan Wajib Patuhi Dua Perda Konten Lokal

Reporter : Abdul Aziz Qomar - klikjatim.com

Ketua DPRD Gresik, Much. Abdul Qodir (tengah) memberikan keterangan dengan didampingi Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim (kanan) dan Sekretaris DPRD Gresik, M Najikh. (Abdul Aziz Qomar/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Gresik — Kalangan legislatif memperingatkan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Gresik, agar mematuhi dua Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan DPRD bersama Pemkab Gresik. Kedua regulasi yang dimaksud adalah Perda Tentang Fasilitasi Kemitraan Berusaha dan Perda Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. 

Dua perda inisiasi DPRD Gresik tersebut mengatur terkait kewajiban perusahaan untuk merekrut tenaga kerja lokal. Juga kewajiban perusahaan menjalin kemitraan dengan pengusaha atau UMKM lokal, serta memprioritaskan produk UMKM masyarakat Gresik.

“Perda ini kita sahkan bersama Bupati agar ada perlindungan terhadap warga lokal, baik soal ketenagakerjaan, dan juga para pelaku usaha khususnya UMKM,” ucap Ketua DPRD Gresik, Much Abdul Qodir kepada awak media saat menggelar jumpa pers, Senin (28/11/2022). 

Karena itu, politisi asal Gresik Selatan ini mengajak kepada seluruh insan pers menjadi garda terdepan memberikan informasi dan edukasi terkait dua Perda tersebut. Sehingga perusahaan-perusahaan lebih mengetahui peraturan yang termuat secara merata.

“Maka, kami mengajak teman-teman untuk aktif memberitakan terkait perda ini, agar para pengusaha dan industri mendengar dan semakin menaati. Sehingga tenan-tenan seperti di JIIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate) atau lainnya yang saat ini sudah beroperasi bisa menjalankan peraturan dengan baik,” terang dia.

Lebih lanjut dia menerangkan, kelahiran dua perda ini dilatarbelakangi dengan semangat bahwa konten lokal daerah harus berkontribusi penuh. Sehingga perlu dilibatkan dalam segala jenis pembangunan yang ada di Kabupaten Gresik. “Mari di penghujung akhir tahun 2022 ini, kita gelorakan bersama terkait pelaksanaan Perda Tentang Fasilitasi Kemitraan Berusaha dan Perda Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,” tandasnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim menambahkan bahwa wakil rakyat yang duduk di kursi dewan punya tiga prioritas dalam menjalankan tugasnya. Termasuk melakukan pengawasan dan mensosialisasikan regulasi atau peraturan yang telah disahkan. 

“Tugas anggota DPRD itu ada 3, yakni pengawasan, penganggaran, dan regulasi. Selain itu setiap anggota dewan punya tugas secara personal melakukan pengawasan, selain dalam AKD (alat kelengkapan DPRD),” tegasnya.

Pihaknya juga mengajak kalangan jurnalis yang hadir untuk senantiasa bersinergi serta berkolaborasi. Pun berperan aktif memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, sekaligus mendukung program-program pembangunan demi kemajuan Kabupaten Gresik. (nul)