Ikut Kampanye Pilbup, Kades Durungbanjar Sidoarjo Dipanggil Panwas

Reporter : Satria Nugraha - klikjatim.com

KLIKJATIM.Com I Sidoarjo–Kepala Desa Durungbanjar, Kecamatan Candi, Sidoarjo diduga ikut terlibat mengampanyekan pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati. Kini kasusnya sedang ditangani Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Candi.

BACA JUGA :  Kejar Jambret, Polisi di Sidoarjo Tabrak Pos Kamling Hingga Patah Kaki

Dalam laporan ke Panwascam, acara tersebut dihadiri Anggota Pecinta Sholawat Nariyah Perempuan Nusantara dan paslon nomor urut  2 yang di gelar di RT 06/RW02 Desa Durungbanjar, Minggu (15/11/2020) yang lalu. Kepala Desa Durungbanjar M Zaenal Abidin dilaporkan ikut berkampanye dan mengajak peserta yang hadir memilih paslon nomor urut 2 di Pilbup Sidoarjo.

“Kami sudah melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap Kades yang bersangkutan. Zaenal Abidin mengakui jika dirinya mengkampanyekan paslon nomor 2 di acara itu,” kata Ketua Panwascam Candi Moch Arief, Selasa (1/12/2020)

Tak hanya itu, Arief mengungkapkan jika Panwascam Candi juga sudah mengklarifikasi tuan rumah  tempat berlangsungnya acara. Panwascam juga sudah memanggil Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor 2 wilayah Candi, M Saifulloh.

“Dari klarifikasi beberapa pihak, mereka mengakui jika Kepala Desa Durungbanjar melakukan kampanye ajakan untuk memilih paslon nomor 2 dalam acara tersebut,” jelas Arif

Setelah melakukan klarifikasi terhadap temuan itu, imbuh Arief, pihaknya langsung menggelar rapat pleno untuk mengambil keputusan. Dan hasilnya, Kepala Desa Durungbanjar tersebut melanggar aturan kampanye atau melanggar pidana pemilu.

“Panwascam sudah melakukan pengkajian, dan kami menduga ada pelanggaran pidana pemilu makanya kami langsung lakukan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo untuk meneruskan kasus ini,” tegas Arif.

Arif menjelaskan, Zaenal Abidin terbawa suasana meskipun ia tahu dirinya menjabat kepala desa. Arief menegaskan jika sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pasal tersebut menerangkan tentang larangan terlibat kampanye bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, TNI/Polri, kepala desa, dan perangkat desa.

“Jelas dalam undang-undang kepala desa tidak boleh berkampanye, itu melanggar. Saat ini proses kasus sedang di tangani Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, untuk mengambil keputusan bersama Gakkumdu (sentra penegakkan hukum terpadu) melibatkan Polresta dan Kejaksaan Negeri Sidoarjo,” tegas Arief. (mkr)