KLIKJATIM.Com | Surabaya – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jatim meminta gubernur, bupati dan wali kota di Jatim tidak menutup-nutupi dan tidak takut melaporkan data riil kematian akibat Covid-19 di wilayahnya.
[irp]Hal itu disampaikan Ketua IDI Jatim dr Sutrisno, menyusul adanya isu kejanggalan atau gap data kematian Covid-19 di Jatim dengan data temuan oleh sejumlah pihak di lapangan.Salah satu yang bisa diamati semua orang adalah jumlah pemakaman di tempat-tempat pemakaman Covid-19, dibandingkan dengan jumlah kematian dalam data kematian harian yang dimiliki pemerintah.
Di Jatim sendiri, menurutnya jumlah pemakaman baru, terutama dengan menerapkan protokol Covid-19, bisa 20-30 kali lipat dari data yang ada.
“Artinya begini. Data-data yang dipublikasi itu ada gap yang jauh dengan realitas yang dihadapi di fasilitas kesehatan (terutama rumah sakit) dan realitas dengan di masyarakat. Di masyarakat itu bisa dilihat dari jumlah kuburan baru itu, kan, bisa. Itu sesuatu yang secara kasat mata bisa diamati dan dibandingkan,” terang Sutrisno, Rabu (28/7/2021).
Selain itu, ia juga membeberkan sejumlah fakta yang terjadi di lapangan. Di antaranya, Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit penuh. Pasien harus antre sehingga banyak yang meninggal di ambulans, IGD, bahkan di rumah karena tidak mendapat tempat di rumah sakit.
Fakta lain, yaitu jumlah pemakaman baru dan juga lonjakan angka kesakitan dan kematian tenaga kesehatan yang menurut data yang dia miliki sangat signifikan pada bulan Juli 2021 ini.
“Mari kita bertindak berdasarkan ilmu pengetahuan. Artinya kalau memang ilmu pengetahuan ada sakit, ya, sakit. Kalau Covid, ya, Covid. Tidak usah takut. Karena faktanya seperti itu,” katanya.
Data rumah sakit di seluruh Indonesia, kata dia, telah terintegrasi dalam sistem laporan rumah sakit, sehingga bisa disimpulkan bahwa data di rumah sakit itu valid. Kemudian, data di makam juga valid karena tidak mungkin kepala makam membuat kuburan kosong lalu ditimbun lagi.
“Data primer itu valid. Sekarang larinya data itu kemana. kok data itu jadi tidak valid? Ini yang saya tidak bisa komentar. Data di hulu itu valid, lalu di atas kertas berubah. Bencana ini tidak main-main. Bagi kami ini sangat-sangat mengerikan,” ujarnya.
Perlu diketahui, sebelumnya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengklaim keterisian rumah sakit atau BOR di Jatim mulai flat atau melandai. Padahal, menurut data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), rata-rata rumah sakit di Jatim masih penuh.
Saat itu (16/7/2021) Khofifah menyatakan, jika ada kenaikan kasus Covid-19 di Jatim selama 5 hari terakhir, tidak ada dampak pada keterisian rumah sakit. “Kalau ada kenaikan signifikan 5 hari terakhir, itu nggak ada dampak terhadap keterisian BOR atau isolasi,” kata Khofifah.
Namun, apa yang dikatakan Khofifah berbanding terbalik dengan data dari laman https://yankes.kemenkes.go,id/ dari Kemenkes RI. Dari laman tersebut, total rumah sakit yang terdata di Jatim sebanyak 250 unit. Dari jumlah itu hanya 27 rumah sakit yang masih tersedia untuk pasien Covid-19, itupun hanya ada 1–3 kamar kosong.
Selain soal Rumah sakit, klaim bahwa angka kematian akibat covid di Jatim itu kecil, juga mendapat kritik dari sorang dokter yakni dr Sonny Fadli. Lewat akun instagramnya @sonnyfadli, ia mengatakan bahwa rasa malu menutupi data kematian akibat Covid-19 akan membuat pandemi semakin memburuk.
“Sunatan Massal Angka Kematian Covid-19. Bagian pertama adalah kita harus menyadari ada dimana kita. Seburuk apa kita, tidak apa-apa. Justru, rasa malu menutupi data kematian akibat Covid-19 akan membuat pandemi makin buruk”, tulisnya.
“Citra tak perlu dicari. Petentang petenteng apalagi. Ayo jujur data. Agar tahu apa yg essensial kita buat”, tambahnya. (rtn)
