Hukuman Mati Koruptor

Reporter : Redaksi - klikjatim

Catatan

Andi Fajar Yulianto SH, MH, CTL

 

PERNYATAAN Ketua  KPK Filrli Bahuri setuju dengan hukuman mati terhadap pelaku korupsi, namun harus sesuai  peraturan perundangan yang ada. Selanjutnya menerangkan dari 30 bentuk dan jenis tindak pidana korupsi hanya satu yang bisa dijatuhi hukuman mati.

Korupsi yang bisa dipdana mati itu yakni yang dengan sengaja melakukan perbuatan ataupun menguntungkan orang lain yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Pernyataan ini disampaikan pada sebuah kegiatan di Polda Bali  24 Nopember 2021.

Kalau diperhatikan dalam kalimat diatas pada frasa “yang dengan sengaja” maka yang dapat membuktikan dengan sengaja atau tidak hanyalah berangkat dari hati seseorang untuk melakukan sebuah perbuatan melawan hukum. Sebab, pada dasarnya korupsi adalah sebuah kejahatan sistemik maka tidak jarang terjadi aksi saling mengkorbankan satu sama lain.

Dan akhirnya terjadilah kriminalisasi terhadap seseorang karena melakukan perbuatan melawan hukum hanyalah karena keterpaksaan dari sistem yang terbentuk, bisa jadi karena kewajiban jabatan, boleh jadi karena beberapa ancaman dan dalam tekanan karena atasan.

Terhadap hukuman mati ini  kami menilai KPK telah overlap mengambil alih kekuasaan Tuhan. Yakni dalam mengambil paksa hak absolut yaitu hak Hidup manusia yang ketepatan selaku warga Negara Indonesia.

Memperhatikan beberapa literasi, Komnas HAM dalam berbagai Dalam Konvensi Hak sipil  dan politik  serta forum forum kajian dalam forum PBB menyimpulkan hukuman mati  sama sekali tidak ada hubungan antara pemberantasan tindak pidana.

Lebih jelas dalam ketentuan Hak Sipil yang tertuang dalam ICCPR pasal 6 ayat 2 yang pada pokok intinya hukuman mati masih dibenarkan sepanjang mengenai pelanggaran HAM sangat Berat (gross violtionof human rights) yakni seperti genosia, Kejahatan kemanusian, kejahatan perang dan agresi, dan disini tidak termasuk korupsi, dan disimpulkan lahirlah resolusi Dewan HAM PBB untuk menghapus hukuman mati ini.

Kami juga sependapat dengan ICW yang disuarakan oleh Adnan Topan selaku coordinator ICW beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa prilaku Korupsi merupakan sebuah penyakit. Yakni, adanya ketidakbereean system di sector pemerintah, privat dan  masyarakat, berikut menangani korupsi membutuhkan tiga komponen  yang mampu melakukan pendekatan sekaligus, pendidikan, pencegahan dan pendidikan dengan paradigma asset recovery.

Zaman Orde Baru lahir, Tap MPR No II tahun 1993 tentang GBHN yang seharusnya juga menjadikan roh semangat pembangunan spiritual bagi generasi penerus bangsa agar terjaminya Pembangunan yang  bermoral.

Ini tertuang  pada kaidah moral bahwa :“Asas keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, demikian segala usaha dan kegiatan pembanguan dijiwai, digerakkan dan dikendalikan sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual dan etika dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila”.

Artinya Kesalahan adanya pelaku Koruptor tidak boleh dipersalahkan pada pelaku semata, tapi semua pihak dan berbagai elemen bangsa ini andil terhadap kelahiran prilaku korup. Sebab, ini berdampak menunjukkan indikasi angka kegagalan dalam menerapkan pendidikan kareakter bangsa yang berbudi luhur berdasarkan pancasila sebagai identitas nasional.

Karena seseorang berprilaku korup disebabkan tidak adanya prilaku jujur dan amanah, dan yang terjadi kalimat jujur dan amanat hanyalah sering dilontarkan sebagai symbol dan slogan saat kampanye kampanye, dan dalam seremonial seremonial saat serahterima kedudukan dalam jabatan. Dan akhirnya dalam perjalanan terjadi praktek Korup yang kemudian timbulah redaksi “ter-OKNUM- kan dalam sebuah komunitas system pemerintah.

Kembali, kuncinya ada pada pendidikan dasar tentang pembentukan  karakter diri yang berbudi luhur dan ini harusya diperoleh dapat dari lingkungan element terkecil dari lingkungan Keluarga, dan barulah tangungjawab pada lembaga lembaga pendidikan baik formal maupun informal dan secara universal Pemerintah wajib ikut bertanggungjawab. Kesimpulannya perbuatan Koruptor sepakat  adalah perbuatan salah, namun tidak harus memaksakan kehendak mencabut nyawa dari tubuh manusia sebagai hak Absolut. (*)

Penulis Adalah Direktur YLBH Fajar Trilaksana dan Anggota Ombudsman Klikjatim.com