Hore….Honor Para RT, RW dan LPMK di Surabaya Naik 100 Persen

Reporter : Ahmad Hilmi Nidhomudin - klikjatim.com

Wali Kota Surabaya, Eri Cahayadi saat menyerahkan biaya operasional secara simbolis kepada perwakilan tokoh masyarakat di Halaman Balai Kota Surabaya. (ist)

KLIKJATIM.Com | Surabaya – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memutuskan untuk menaikkan biaya operasional RT, RW serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Kebijakan ini sebagai bentuk apresiasi dan penyemangat agar ke depan dapat lebih menyayangi, menjaga serta memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat mulai dari tingkat RT, RW dan Kelurahan.

BACA JUGA :  Masa Transisi, Pasien Positif di Gresik Terus Bertambah

Pemberian biaya operasional tersebut dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Eri Cahyadi, dengan memberikan buku rekening kepada perwakilan 93 tokoh masyarakat yang hadir di halaman Balai Kota Surabaya, Rabu (7/4/2021). Mereka telah mewakili 9.126 Ketua RT, 1.360 Ketua RW dan 154 Ketua LPMK se-Surabaya.

Dikatakan Wali Kota Eri, kenaikan biaya operasional sebesar seratus persen tersebut merupakan apreasiasi pemimpin setempat sebagai ujung tombak kesejahteraan warga. Pasalnya RT, RW dan LPMK sudah menjadi bagian dari sistem Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Selain itu, Cak Eri—sapaan Wali Kota Surabaya—juga meminta agar pelayanan publik di tingkat RT dan RW ke depannya bisa lebih ditingkatkan lagi. “Jika ini sudah jalan, saya yakin Surabaya lebih cepat lagi dalam memberikan pelayanan publik. Saya berikan kepercayaan kepada RT, RW dan LPMK untuk sama-sama kita libatkan dalam menjaga dan memberikan pelayanan kepada warga. Jadi dari warga untuk warga pula,” kata Eri.

Program pelayanan publik meliputi banyak hal. Di antaranya pengurusan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), Kartu Keluarga (KK), akte kematian, surat pindah.

Peningkatan layanan ini sangatlah penting untuk dilakukan agar warga semakin mudah, cepat dan dekat. Karena urusan pelayanan dapat terselesaikan di tingkat RT/RW.

Tidak hanya itu, Cak Eri juga menginginkan pembangunan kota tidak hanya dari pemerintah kepada masyarakatnya saja. Namun, juga membangun rasa cinta antar warga.

“Sebab pemerintah di tingkat kelurahan merupakan ujung tombak dalam sektor pembangunan. Jadi mereka yang paling dekat dengan warga,” papar dia.

Apabila program itu dapat dijalankan dengan baik, Wali Kota Surbaya ini berjanji tak segan-segan untuk menaikkan lagi biaya operasional tersebut. Jika dalam pelaksanaan para RT/RW serta LPMK melakukan kecurangan atau tidak adil dalam memberikan layanan masyarakat, maka dipastikan bahwa mereka bisa diberhentikan alias dipecat dari jabatannya.

“Sebenarnya ini kan seperti honor atau insentif untuk RT. Mereka yang membantu pemerintah untuk mengetahui kondisi warganya. Seperti nantinya pendataan Masyarakat Berpengasilan Rendah (MBR) juga dilakukan RT, tetapi supaya lebih cermat dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Ke depan orang-orang yang menjabat sebagai RT, RW dan LPMK diharapkan lebih selektif. Artinya, bukan sekedar warga yang hanya mengisi kekosongan jabatan. “Saya berharap ada sinergi pemerintah dan masyarakatnya. Karena RT, RW, dan LPMK yang bisa mendata UKM atau yang tergolong MBR, nantinya mereka yang akan mensejahterahkan masyarakat,” tegas dia.

Perlu diketahui, semula RT menerima biaya operasional Rp 550 setiap bulan. Sekarang dinaikkan menjadi Rp 1 juta. Termasuk juga untuk RW yang awalnya setiap bulan Rp 600 ribu, kini menjadi Rp 1.250.000 ribu. Sedangkan LPMK yang semula Rp 700 ribu menjadi Rp 1,5 juta.

Sementara itu Ketua RW 3 Kelurahan/Kecamatan Tambaksari, Kasman mengaku senang dan bahagia atas penambahan biaya operasional tersebut. Dia berjanji akan meningkatkan pelayanan termasuk menjaga wilayahnya dari Covid-19.

“Terima kasih atas perhatian langsung dari Pak Eri. Nantinya begitu ada program wali kota, kami akan jalankan sebaik mungkin dan tentu apresiasi ini akan membuat kita meningkatkan kinerja. Sekali lagi terima kasih,” pungkasnya. (nul)