Hasil Potongan 10 Persen Digunakan Sebagai Dana Taktis Dispora

Reporter : Didik Nurhadi - klikjatim.com

Para saksi hadir dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi di Dispora Kabupaten Pasuruan. (Didik N/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Sidoarjo – Sidang lanjutan kasus dugaan mark up anggaran, yang disertai potongan 10 persen per kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pasuruan pada tahun 2107, kembali digelar hingga larut malam di Pengadilan Tipikor, Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (3/12/2019). Agendanya masih pemeriksaan saksi.

Total ada 13 saksi yang sejatinya dihadirkan, namun satu orang saksi tidak bisa hadir karena sakit. Saksi yang dihadirkan antara lain Bendahara Dispora Kabupaten Pasuruan, Nanang Suhita Sutisno.

“Memang benar ada potongan sepuluh persen di setiap kegiatan Dispora dan saya yang mengumpulkan. Lalu, digunakan untuk dana taktis (non budgeter, red),” ungkap Nanang di depan majelis hakim.

BACA JUGA :  Qosim-Alif Memimpin, Angka Pengangguran di Gresik Segera Tuntas

Katanya, pada saat itu Dispora masih baru berdiri. Sehingga membutuhkan anggaran yang tidak terduga.

Selain itu, Nanang juga mengakui, adanya biaya administrasi untuk pembuatan dokumen CV yang diajukan ke dinas. Yaitu senilai Rp 2 juta.

“Rekanan yang benderanya (CV) dipakai oleh dinas mendapatkan fee dan pemberian fee menunggu pencairan melalui rekening. Setelah cair, baru dipotong sepuluh persen oleh PPTK, kemudian disetorkan ke saya,” urainya.

Dia pun menjelaskan, asal muasal adanya pemotongan di setiap kegiatan ini dibahas melalui rapat. Yaitu, dengan melibatkan semua staf sampai Kepala Dinas (Kadis).

BACA JUGA :  Tersangka Rekening Fiktif Ratusan Juta di Bangkalan Diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jatim

“Dalam pembahasan pemotongan sempat terjadi beda pendapat. Dan orang yang paling tidak setuju adanya pemotongan adalah terdakwa (Lilik Wijayanti Budi Utami),” paparnya.

Selanjutnya, Wiwik selaku kuasa hukum terdakwa juga sempat menyinggung terkait hilangnya dana kegiatan di Dispora senilai Rp 42 juta. Padahal kegiatan tersebut masih tetap berjalan, dengan menggunakan dana talangan dari PPTK dan PPK.

“Saya tidak tahu,” jawab Nanang singkat, ketika ditanya oleh Wiwik apakah dana talangan yang disebut uang pribadi PPTK dan PPK itu bisa dipertanggungjawabkan?

Selain Nanang, saksi lain yang dihadirkan adalah Tarwinah, Cahyo Asmara Saputra, Mario Dyansyah Bekti Arezah, Rangga Yan Bagusta. Sumkariyanto, Khairul Anwar Gunawan, Hanif Jauhari, Bundiardjo Dwi Nugroho, Sunaryo Isworo, Denma Wahyu Purnomo dan Rukiyanto. Adapun satu orang saksi yang tidak hadir, yakni Gunawan. (dik/roh)