Gus Ami Tekankan Pentingnya Reforma Agraria Pasca Covid-19

Reporter : Agus Riyanto - klikjatim.com

Abdul Muhaimin Iskandar. (ist)

KLIKJATIM.Com | Jakarta – Situasi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi telah mengancam terjadinya krisis pangan karena masalah produksi dan gangguan distribusi logistik. Maka, kondisi saat ini harus dijadikan kesempatan memperbaiki dan menata ulang pertanian di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar dalam Webinar bertajuk ‘Maenstreaming Pertanian’ yg diselenggarakan DPP PKB, Gerbang Tani, Radesa Institute dan Environment Institute, Rabu (3/6/2020). “Defisit bahan pangan di beberapa wilayah Indonesia, jatuhnya harga pembelian di tingkat petani namun harga produk pertanian tetap tinggi di tingkat konsumen adalah anomali yang menunjukkan ada masalah struktural di sektor pertanian kita, khususnya pertanian pangan,” terang Gus Ami, sapaan akrabnya.

BACA JUGA :  Tangani Covid-19, Pemkab Pasuruan Minta Sumbangan Pihak Ketiga

Dia juga menuturkan, bahwa diperlukan redesign pembangunan pertanian. Yaitu mulai dari paradigmanya, tata kelolanya, serta kebijakannya. Sebab tantangan pembangunan pertanian saat ini semakin kompleks. Salah satunya tantangan terberat sektor pertanian yaitu, belum membawa petani sejahtera.

“Saya mengapresiasi insentif bagi petani dan nelayan seperti pemberian BLT (bantuan langsung tunai), kartu sembako dan relaksasi KUR. Akan tetapi perlu dibarengi dengan kebijakan jangka menengah dan pajang,” ujarnya.

Menurutnya, redistribusi lahan pada petani gurem, petani miskin dan petani tak bertanah yang dibarengi dengan program penunjangnya atau yang dikenal dengan istilah reforma agraria adalah agenda mendesak. Sehingga harus segera dijalankan oleh pemerintah.

BACA JUGA :  Gaji Telat, Buruh Pabrik BH Magetan Demo Hingga Bakar-Bakar

Reforma agraria akan membuat pangan berdaulat. Pasalnya didukung oleh rumah tangga petani yang kuat karena lahannya terjamin. Dengan demikian bisa memperkuat produksi dalam negeri.

Lebih jauh lagi dijelaskan, bahwa rasio ketimpangan pemilikan dan penguasaan lahan di Indonesia sangat dalam. Merujuk data BPS, indek penguasaan lahan mencapai 0,68. Artinya sebanyak 1% orang menguasai 68% lahan di Indonesia.

“Saya sungguh menekankan pentingnya reforma agraria ini sebagai bagian dari menata pertanian pasca Covid-19, juga tentunya harus disertai dengan industrialisasi pertanian agar pertanian menjadi salah satu jalan transformasi ekonomi, khususnya di pedesaan,” tutupnya. (hen)