GP Ansor Desak KNPI Jatim Ambil Alih KNPI Lamongan

Pelaksanaan Musda DPD KNPI Lamongan di Trawas Mojokerto (Achmad Bisri/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Lamongan – GP Ansor Lamongan memenuhi janjinya untuk menolak hasil Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lamongan. Musda yang telah memilih ketua baru, Yanuar Yuda dinilai menyalahi prosedur dan inkonstitusional.

“Menyikapi pelaksanaan Musda DPD KNPI Kabupaten Lamongan yang digelar kemarin di Mojokerto, ada 3 poin penting sikap GP. Ansor Lamongan terkait terpilihnya Yanuar sebagai Ketua Terpilih KNPI Lamongan,” kata Muhammad Masyhur, Minggu (06/10/2019).

BACA JUGA :  Sembilan Bacabup Lamongan Berebut Rekom PDIP
Adapun 3 poin sikap GP Ansor menurut Mashur diantaranya menolak seluruh proses dan hasil dari Musda KNPI Kabupaten Lamongan di Mojokerto karena Cacat Hukum. Pelaksanaan Musda KNPI Lamongan di Mojokerto menabrak ketentuan Anggaran Dasar KNPI, Pasal 24, Ayat 2, Ayat 3, Ayat 4, dimana DPD KNPI Lamongan tidak pernah melaksanakan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda).

“Kami juga menyayangkan pembentukan Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) oleh DPD KNPI Lamongan yang terkesan senyap dan non prosedural,” imbuhnya. Selain itu, dinilainya pelaksanaan Musda DPD KNPI Lamongan bertentangan dengan Prinsip Pasal 6 Anggaran Dasar KNPI yang mana KNPI bersifat terbuka dan Independen.

BACA JUGA :  Hari Pertama UNBK SMA, Listrik Mendadak Padam
“Kami menilai cacat hukum karena Musda kali ini dilaksanakan secara senyap dan mendadak, hal itu kami tengarai karena menyimpan agenda tertentu dari Pengurus DPD KNPI Lamongan,” terang Mashur.

Berdasarkan 3 poin sikap GP Ansor, pihaknya berharap agar Dewan Pengurus Pusat KNPI, atau Dewan Pengurus Daerah KNPI Jawa Timur mencabut mandat serta mengambil alih kewenangan Dewan Pengurus Daerah KNPI Lamongan. “Kami berharap ada tindakan tegas dari Dewan pengurus Pusat, karena kami menilai DPD KNPI Lamongan karena telah melakukan pelanggaran berat terhadap anggaran dasar KNPI,” ujar Muhammad Masyhur.

Pelaksanaan muspimda ini menjadi ruh dari pelaksanaan Musda, yang mana dalam muspimda tersebut dibahas dan ditetapkan rancangan materi musda. Serta siapa saja Peserta Sah yang dapat mengikuti Musda. (AD KNPI; Pasal 24 Ayat 3). “Jadi kami menilai pelaksanaan musda kali ini sangat Fatal dan Inkonstitusional,” pungkasnya. (bis/rtn)