“Sekarang kita juga sedang berproses dengan Bank Banten. Ini amanah dari Mendagri dan Alhamdulillah Jawa Timur bisa membantu provinsi lain lewat aksi korporasi KUB,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Adhy juga menyatakan, dengan berlakunya UU HKPD, membuat pendapatan Jawa Timur berpotensi kehilangan sekitar Rp 4,2 triliun. Maka tidak ada jalan lain selain harus melakukan revitalisasi dan optimalisasi. Salah satunya dengan kemampuan BUMD untuk menghasilkan laba dan pendapatan.
“Nah, dengan meningkatnya kinerja bank jatim semoga bisa membantu potensi peningkatan pendapatan di daerah kabupaten/kota,” pungkasnya.
Direktur Utama bank jatim Busrul Iman menjelaskan, kinerja bankjatim secara umum saat ini menunjukkan angka yang positif. Sampai Agustus 2024, asset bankjatim telah mencapai Rp103,19 triliun. Untuk penyaluran kreditnya sendiri berada di angka Rp60,65 triliun. Kemudian, Dana Pihak Ketiga mencapai Rp82,34 triliun dan laba sebesar Rp788 miliar.
Busrul memaparkan, sebagai upaya untuk memperkuat bisnis syariah sebagai salah satu unit bisnis perseroan, maka dalam agenda RUPSLB ini juga dilakukan perubahan anggaran dasar perseroan yang disesuaikan dengan POJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah. Terdapat dua perubahan yang diusulkan. Pertama, di Pasal 16 ayat 1 tentang tugas & wewenang direksi.
Saat ini pasal tersebut berbunyi Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan dan pengembangan Unit Usaha Syariah. Kedua, Pasal 19 ayat 2 poin D tentang tugas & wewenang Dewan Komisaris. Kini, pasal tersebut berisi Dewan Komisaris membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan perseroan serta pengembangan Unit Usaha Syariah.
Direktur Keuangan, Treasury & Global Services bankjatim Edi Masrianto juga menjelaskan terkait mata acara kedua yaitu persetujuan aksi korporasi. Untuk mewujudkan visi perseroan menjadi BPD No. 1 di Indonesia, bankjatim telah merumuskan rencana strategis yang tertuang dalam 5 Program Pilar Transformasi, yang salah satunya adalah melalui Aksi korporasi Penyertaan Modal. Aksi Korporasi ini sebagai salah satu implementasi pengembangan aset secara anorganik dan Perseroan telah menyampaikan aksi korporasi penyertaan modal ke dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2024.
Baca juga: Sambut HUT Provinsi Jawa Timur, Bank Jatim Dukung Penyelenggaraan Job Fair 2024
”Ada beberapa manfaat positif dari aksi korporasi penyertaan modal ini, baik dari sisi finansial maupun non finansial. Seperti diversifikasi investasi, careerpath pegawai, leveraging, dan kolaborasi bisnis,” tuturnya.
