Forkot Desak Bupati Gresik Hentikan Proyek Perumahan Tak Berizin

Reporter : Abdul Aziz Qomar - klikjatim.com

KLIKJATIM.Com | Gresik — Proyek pembangunan klaster perumahan kota satelit Dakota City menjadi sorotan banyak pihak, salah satunya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Kota (Forkot) Gresik yang menilai proyek itu melabrak ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik yang berlaku saat ini.

 

BACA JUGA :  Rekapitulasi Suara Pilwali Surabaya Digelar di Hotel Singgasana

Karena itu, Forkot menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Bupati Gresik menuntut penghentian proyek tersebut lantaran belum mengantongi izin sama sekali, Selasa (21/9/2021).

Ketua Forkot Gresik Haris S Faqih menuturkan bila sampai saat ini berdasarkan informasi yangIa terima dari Dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik,  Pengembang Dakota belum mendapatkan izin.

“Ini bentuk Arogansi dari pengembang yang tidak menjalankan aturan terkait perizinan,” tegas pria yang akrab disapa Bogel Ini.

Bogel melanjutkan, pihaknya juga mempertanyakan laporan yang dilayangkan pihaknya ke Polres Gresik atas dugaan pelanggaran RTRW dan pelaksanaan pembangunan perumahan tanpa izin.

“Hingga kini belum ada progres yang signifikan, karena itu kami mendesak Bupati Gresik, Bapak Fandi Akhmad Yani untuk menutup proyek tersebut,” paparnya.

Menurut Bogel hal itu Ia lakukan karena segala proses perizinan dan penyusunan RTRW sepenuhnya berada dalam kendali Bupati Gresik.

Selain itu, kata Bogel, Bupati Gresik bersama Wakil Gubernur Jawa Timur sempat mendatangi acara yang diselenggarakan pengembang Dakota City.

“Pertanyaannya apakah Bupati Berani menegakkan aturan atau malah membiarkan, ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apakah karena ada apa apanya sehingga Bupati Gresik tidak mau dan tidak berani menutup Dakota City padahal jelas tidak memiliki izin, dan RTRW-nya disitu sekarang dikhususkan untuk perikanan dan daerah rawan banjir,” tandasnya.

Forkot juga menyoroti proses pembahasan RTRW 2019-2039 Kabupaten Gresik yang saat ini digodok eksekutif dan legislatif. Menurutnya RTRW baru harus melindungi lahan pertanian produktif, khususnya yang dilindungi dalam Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Selain itu, Bogel juga menduga bila penyusunan RTRW baru salah satunya ditujukan untuk melegitimasi lokasi yang dipakai untuk membangun Dakota City, yang saat ini memang tidak sesuai peruntukan ruang dalam RTRW yang berlaku.

“Dugaan itu (Untuk melegitimasi proyek Dakota City) ada, sehingga kita menolak ketika itu (lokasi pembangunan Dakota City) harus diubah menjadi lahan perindustrian (Perumahan/permukiman),” cetusnya.

Aksi demonstrasi Forum Kota itu sempat ricuh lantaran aparat keamanan dari satuan Sabhara Polres Gresik berusaha mencegah masa demonstrasi yang membakar atribut unjuk rasa. 

Namun gesekan itu tak berlangsung lama setelah kedua belah pihak menenangkan anggotanya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Reza Pahlevi saat dikonfirmasi mengenai progres perizinan Dakota City belum memberikan jawaban hingga berita ini ditulis. (rtn)