KLIKJATIM.Com | Gresik — Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2022 berjalan alot. Padahal seharusnya itung-itungan duit daerah itu dijadwalkan rampung pada 26 Oktober lalu.
[irp]
Kalangan legislatif menilai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum menyampaikan secara detail tentang proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) Gresik pada tahun mendatang.
Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim mengatakan, pembahasan finalisasi masih tersendat pada postur pendapatan, bahkan belum masuk pada poin belanja daerah.
"Karena belum menyertakan analisis potensi. Padahal hal itu penting agar target yang ingin dicapai bisa terukur dan realistis," ungkap ketua Golkar Gresik itu.
Nurhamim menjelaskan bahwa TAPD juga harus melihat riwayat tahun anggaran sebelumnya. Baik riwayat pendapatan, realisasi, potensi termasuk pertumbuhan ekonomi.
"Setidaknya dalam lima tahun terakhir. Sebab, kami di legislatif harus diyakinkan. Tentu dengan data dan analisa yang rinci. Agar perencanaannya juga berkualitas," papar dia.
Dalam nota keuangan R-APBD 2022, PAD ditargetkan sebesar Rp 1,177 triliun. Yang berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp 762 miliar, Retribusi Daerah sebesar Rp139 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp 13 miliar dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp 261,8 miliar.
Salah satu yang dianggap krusial yakni pemerintah harus mampu menaikkan pajak pendapatan. Terlebih, pasca hadirnya PT Freeport Indonesia Ekonomi Khusus (KEK) di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE).
"Meskipun pada akhirnya hanya sewa lahan. Sehingga mekanisme selanjutnya seperti apa? Kami juga sudah memberikan mandat kepada Komisi I untuk menindaklanjuti itu," terang dia.
Hal senada disampaikan Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir. Rencananya, pihaknya akan kembali menggelar pembahasan finalisasi R-APBD 2022.
"Ada beberapa hal pada poin pendapatan yang harus dihitung lagi secara detail. Sehingga bisa jadi target akan berubah," ujar Qodir.
Meski demikian, pihaknya optimistis hal tersebut bisa memaksimalkan pendapatan dengan melihat potensi yang ada di Kota Pudak dalam beberapa tahun mendatang. Apalagi, jika Ranperda tentang Rancangan Tata Ruang dan Wilayah sudah selesai disahkan.
"Sehingga, berdasar kajian dan analisa awal. Kami berharap sektor pendapatan harus ditambah," jelas politisi PKB itu.
Sebab, hal tersebut akan mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan kepentingan publik. Sesuai program Nawa Karsa yang dicanangkan Bupati Fandi Akhmad Yani. "Analisa perkembangan pasca pandemi juga perlu disiapkan, sebagai langkah antisipasi. Hal itu semua harus menjadi konsentrasi pemerintah," tandas Ketua DPC PKB itu. (bro)
Editor : Abdul Aziz Qomar
