Dugaan Pungli Uang Portal Galian C di Desa Wonosunyo Diselidiki Polres Pasuruan

Reporter : Koinul Mistono - klikjatim.com

Akses menuju lokasi tambang galian C Desa Wonosunyo. (Didik N/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com ǀ Pasuruan – Polres Pasuruan sedang menyelidiki kasus dugaan pungutan liar (pungli) uang portal tambang galian C di Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten setempat. Hal ini ditandai dengan turunnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

“Sudah ada belasan saksi yang kita mintai keterangan seputar kasus ini,” ujar Kanit Tipikor Polres Pasuruan, Iptu Suparlan, saat dikonfirmasi awak media.

Dari keterangan sejumlah saksi, lanjut mantan Kanit Reskrim Polsek Pandaan, ada beberapa poin yang perlu dilakukan penyelidikan lebih mendalam. Bahkan, data berupa catatan keluar masuk keuangan dari hasil portal serta peraturan desa (perdes) yang dibuat juga disita.

Ketika disinggung terkait dugaan pembuatan perdes yang kabarnya tidak sesuai prosedur, Suparlan enggan membeberkan. “Pastinya perdes itu sudah kami pelajari. Tapi soal keabsahannya kami belum berani memastikan, karena menunggu hasil penyelidikan,” pungkasnya.

BACA JUGA :  Diizinkan Wali Murid dan Satgas, Siswa SMA di Madiun Jalani EHB2KS Tatap Muka

Sementara itu, Klik Jatim juga berusaha mengkonfirmasi kepada beberapa pihak tentang kabar pembuatan perdes yang disebut-sebut ada kejanggalan. Misalnya Cariyono, selaku mantan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wonosunyo.

“Semenjak terpilih sebagai ketua BPD tahun 2013 hingga 2017 tidak ada namanya perdes tambang. Kalau ada perdesnya, otomatis saya mengetahui,” imbuh Cariyono.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dusun (Kasun) Wonosunyo, Kristiawan. Menurutnya, perdes tambang tidak ada. Ketika sekarang tiba-tiba ada, maka patut dipertanyakan.

“Jika ada perdes tambang saya pasti tahu. Dan selama ini tidak pernah diajak membahas terkait perdes itu,” tambahnya.

BACA JUGA :  Emil Dardak Tinjau Posko Penanganan Bencana di Jatim

Di lain pihak, Kades Wonosunyo, Saleh mengungkapkan, bahwa perdes tambang sudah ada sejak tahun 2016 sampai 2019. Namun, dia enggan membeberkan lebih rinci terkait proses pembuatannya.

“Pastinya kami melibatkan perangkat desa, baik itu BPD maupun tokoh masyarakat. Untuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) setiap tahun juga ada,” katanya. (dik/hen)