Dugaan Pengondisian Belanja Peralatan Prokes Covid di Lembaga Al-Qur’an Akhirnya Dianulir, Kemenag Gresik Minta Dikembalikan

Reporter : Abdul Aziz Qomar - klikjatim.com

Kepala Kemenag Gresik, Markus. (ist)

KLIKJATIM.Com | Gresik – Kepala Kemenag Gresik, Markus bergerak cepat menindaklanjuti beredarnya dugaan pengondisian belanja peralatan protokol kesehatan (prokes) di lingkungan pendidikan keagamaan islam, yang sumber dananya dari Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pencegahan Covid-19. Para pengurus Forum Komunikasi Pendidikan Alquran (FKPQ) dan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Gresik pun dikumpulkan di Kantor Kemenag Gresik Jalan Jaksa Agung Suprapto, Selasa (22/9/2020).

BACA JUGA :  Sedan Hantam Truk di Tol Gempol, 3 Penumpang Tewas

“Jadi, tadi pengurus FKPQ dan FKDT kami panggil untuk menjelaskan semuanya. Dari penjelasan itu memang disinyalir ada upaya pengondisian terkait pengadaan peralatan (prokes) covid, dan langsung saya sampaikan bahwa yang dilakukannya itu tidak benar,” tegas Markus kepada klikjatim.com.

Menurutnya, FKPQ maupun FKDT tidak berkapasitas sebagai penyalur pembelian peralatan prokes di semua lembaga pendidikan. Karena itu harus dikembalikan sesuai petunjuk teknisnya (juknis).

“Biarkan pembelian peralatan protokol kesehatan ini menjadi kewenangan di masing-masing lembaga, kita tidak boleh ikut campur apalagi berusaha mengkoordinir,” tandasnya.

Berikut rincian 7 poin hasil kesepakatan yang tertuang dalam berita acara dengan ditandatangani Ketua FKDT Gresik, Bashori Chotim dan Ketua FKPQ Gresik, Syafi’i Manan :

1.Data penerima bantuan operasional pesantren dan pendidikan keagamaan islam pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, agar dikirim ke Kantor Kemenag Gresik oleh pengurus FKDT dan FKPQ setempat.
2. Lembaga harus membuat proposal pengajuan bantuan operasional pesantren dan Pendidikan keagamaan islam pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020.
3.Tidak ada pungutan yang dilakukan oleh FKDT maupun FKPQ Kabupaten Gresik.
4.Tidak ada pengkondisian dalam pembelanjaan barang bantuan operasional pesantren dan pendidikan keagamaan islam pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2020;
5.Barang yang sudah dikirim oleh pihak rekanan ke pihak FKPQ Kabupaten Gresik harus dikembalikan ke pihak rekanan dengan bukti berita acara pengembalian barang.
6.Dana pembelian untuk penggunaan bantuan operasional pesantren dan pendidikan keagamaan islam pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 yang telah dikumpulkan di FKDT dan FKPQ harus dikembalikan kepada lembaga yang sudah memesan barang.
7.Pembelian dan pemesanan dilakukan oleh lembaga masing-masing TPQ dan MADIN sesuai dengan juknis bantuan operasional pesantren dan pendidikan keagamaan islam pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020.

“Sekali lagi saya pastikan tidak ada serupiah pun bantuan yang dipotong,” imbuhnya.

Jika memang ada pungutan liar (pungli) atau pemotongan uang bantuan apa pun di Kemenag Gresik, Markus mempersilahkan kepada masyarakat untuk melapor. Pihaknya berjanji tidak segan-segan bakal menindak tegas oknum yang nakal.

“Silahkan lapor kalau memang ada pungli, pemangkasan anggaran oleh jajaran Kemenag Gresik. Kalau ada dan terbukti, pasti saya tindak sesuai aturan yang berlaku,”  pungkasnya.

Perlu diketahui sebelumnya, dugaan pengondisian belanja peralatan prokes Covid-19 di lingkungan pendidikan alqur’an mencuat di Kabupaten Gresik. Hal tersebut menyusul setelah ada penyetoran uang dari lembaga kepada FKPQ senilai Rp 6 juta, dari total uang BOP Rp 10 juta yang telah diterima setiap lembaga.

Sesuai data yang dihimpun klikjatim.com, duit senilai Rp 6 juta setiap lembaga ini rencana secara serentak dibelikan 6 item peralatan prokes. Di antaranya satu unit alat pengukur suhu tubuh atau thermogun senilai Rp 900 ribu, 50 kaca pelindung wajah atau faceshield Rp 1.125.000, 100 buah masker santri Rp 1.250.000, satu buah alat pembersih udara lampu UV Germedical Rp 950 ribu, satu buah alat penyemprot disinfektan 16 liter Rp 600 ribu, dan satu buah paket disinfektan Rp 1.175.000. (hen)