DPRD Gresik Paparkan Capaian Kinerja Tahun 2020 Serta 7 Rekomendasi

Reporter : Koinul Mistono - klikjatim.com

Anggota DPRD Gresik, Jumanto saat membacakan laporan kinerja DPRD Gresik tahun 2020 dalam rapat paripurna. (ist)

KLIKJATIM.Com | Gresik – DPRD Kabupaten Gresik telah menuntaskan sejumlah kinerja berdasarkan capaian selama tahun 2020. Adapun laporan kinerja ini disampaikan melalui rapat paripurna DPRD Gresik, Kamis (11/2/2021).

BACA JUGA :  Tracing Tembus Sejuta Orang, Kasus Covid-19 di Jatim Tinggal Lima Persen

Ketua DPRD Gresik, Much. Abdul Qodir menjelaskan, laporan kinerja pimpinan DPRD Kabupaten Gresik tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja DPRD Kabupaten Gresik, berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Gresik Nomor: 19/KPTS.DPRD/IX/2019 Tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2020. Selain itu, laporan kinerja ini juga merupakan media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2020 kepada para pemangku kepentingan dalam Pemda Gresik maupun masyarakat.

Dalam kurun waktu tahun 2020, DPRD Kabupaten Gresik telah merealisasikan program dan kegiatan sesuai 3 fungsi. Yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Pada laporan kinerja ini juga memberikan gambaran capaian yang diraih, sesuai fungsi dalam bentuk program dan kegiatan pimpinan serta alat kelengkapan DPRD.

“Laporan kinerja ini sekaligus bisa menjadi landasan bagi pimpinan dan setiap alat kelengkapan DPRD, untuk melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang lebih baik lagi. Kesemuanya diniatkan dalam upaya besar kemitraaan pemerintahan daerah Kabupaten Gresik mencapai setiap target indikator kinerja pembangunan daerah,” jelas Abdul Qodir.

Menuurtnya, laporan kinerja DPRD Kabupaten Gresik ini disusun melalui pengukuran pencapaian indikator sasaran kinerja, berdasarkan rencana kerja DPRD Gresik tahun 2020. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara sasaran program dengan keterlaksanaan kegiatan.

Selain itu, capaian kinerja bisa diukur melalui tingkat interaksi alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya dan isu-isu strategis yang terbangun dalam interaksi tersebut. Tolok ukur keberhasilan dan tingkat capaian kinerja pada intinya terletak pada rekomendasi DPRD Gresik, dan tindak lanjut Pemerintah Daerah.

Secara garis besar, pencapaian kinerja sasaran strategis dari setiap alat kelengkapan DPRD Kabupaten Gresik pada tahun 2020 dapat digambarkan meleluli beberapa poin. Antara lainnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) telah mencapai target kinerja dengan memfasiltasi pembahasan harmonisasi dan pemantapan konsepsi 6 ranperda inisiatif DPRD Gresik. Akumulasi kinerja secara kolaboratif baik dengan AKD yang lain, maupun dengan tim legislasi pemerintah daerah juga ditandai dengan ditetapkan 16 Peraturan Daerah (Perda) di tahun 2020. Hal ini sesuai hasil fasilitasi dan evaluasi dari Gubernur Jawa Timur.

Kemudian Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Gresik telah melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran kode etik anggota DPRD. Tindak lanjut BK terhadap pengaduan pelanggaran kode etik telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. “Bersama Bapemperda, BK juga telah berhasil melaksanakan penyusunan perubahan peraturan DPRD Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kode Etik,” lanjutnya.

Anggota DPRD Gresik, Jumanto pun menambahkan terkait capaian kinerja dari setiap komisi telah terlaksana. Mulai dari pembahasan isu-isu strategis pembangunan hingga tata pemerintahan Gresik. Sehingga rekomendasi problem solving pembangunan daerah di tahun 2020 diharapkan bisa ditindaklanjuti pada tahun anggaran 2021.

Misalkan deregulasi inovasi pelayanan publik, khususnya dalam kerangka mewujudkan smart city. Semestinya diimplementasikan secara konkret dan terukur. Minimal dengan pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), integrasi data setiap OPD, dan penerapan SPBE. Lalu penguatan pengawasan Dana Desa (DD) secara langsung maupun melalui aplikasi elektronik, secara efektif untuk peningkatan tata kelola DD yang terpadu. Yaitu mulai dari tingkat desa sampai dengan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Dalam rangka peningakatan kapasitas fiskal daerah, Pemkab Gresik telah urgen membuat SOP tata cara penetapan atau formulasi perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari pajak daerah. Khususnya proyeksi potensi pajak daerah 5 tahun ke depan.

“Kemudian pengadaan lahan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), semestinya dipastikan terlaksana pada tahun anggaran 2021,” imbuhnya.

Lebih lanjut kata Jumanto, Dinas Pertanian dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga hendaknya mengoptimalkan penggunaan sistem eletronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Tujuannya untuk meningkatkan ketersediaan pupuk bersubsidi.

Sedangkan berkaitan dengan keterlambatan penyelesaian proyek infrastuktur daerah, hendaknya diantisipasi dari jadwal lelang dan ketegasan sanksi terhadap rekanan yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu.

“Terkait masih adanya kasus guru Non-K2 yang belum mendapatkan kenaikan insentif, semestinya bisa diselesaikan Dinas Pendidikan dengan menetapkan petunjuk teknis pencairan insentif di tingkat sekolah,” tandasnya. (*)