DPRD dan Tim Anggaran Pemda Gresik Sepakati APBD Tahun 2021 Sebesar Rp 3 Triliun Lebih

Reporter : Koinul Mistono - klikjatim.com

Ketua DPRD Gresik, Moch Abdul Qodir (dari kanan) dan Wakil Ketua Dewan, Ahmad Nurhamim memimpin agenda finalisasi R-APBD 2021, Jumat (27/11/2020). (ist)

KLIKJATIM.Com | Gresik – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat telah menyepakati kekuatan pendapatan daerah pada tahun 2021 sebesar Rp 3,256 Triliun. Sedangkan untuk estimasi belanja daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp 3,418 Triliun. Hasil kesepakatan ini diputuskan dalam rapat finalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2021 antara legislatif dan eksekutif, Jum’at (27/11/2020).

BACA JUGA :  529 Calon Pengantin di Bojonegoro Masih Bisa Nikah Sesuai Jadwal

“Proyeksi pendapatan daerah kita pada tahun 2021 adalah 3 triliun 256 miliar sekian rupiah. Itu sudah termasuk PAD (Pendapatan Asli Daerah), dana transfer pusat dan juga sumber sumber pendapatan yang lainnya,” ungkap Ketua DPRD Gresik, Moch Abdul Qodir saat dikonfirmasi wartawan.

Ke depan kebijakan anggaran akan lebih dioptimalkan untuk pemulihan ekonomi. Hal ini sangat penting untuk mendongkrak pendapatan daerah, serta membuat perputaran roda perekomian masyarakat bisa kembali pulih seperti sediakala.

“Pandemi Covid-19 ini sangat berdampak luar biasa terhadap pendapatan daerah. Tidak hanya berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kita, tapi juga berpengaruh terhadap dana transfer (pendapatan daerah) kita dari APBN berkurang karena ada kontraksi ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19,” bebernya.

Sehingga dalam menyikapi kondisi ini memang perlu adanya terobosan dan juga beberapa inovasi. Misalnya dengan melakukan upaya peningkatan fasilitas atau optimalisasi di sektor wisata, perizinan, perpajakan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan sejumlah potensi pendapatan di sektor lainnya.

“Di situasi seperti sekarang untuk pendapatan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan BPHTB yang paling berat, padahal sektor ini memiliki potensi yang cukup tinggi dalam menyumbang pendapatan daerah. Termasuk di sektor pajak juga berpengaruh seperti pajak hotel, restoran karena dampak dari pandemi,” jelas Kaji Qodir, sapaan Ketua DPRD Gresik.

Harapannya, tahun depan situasi pandemi Covid-19 ini benar benar sudah berakhir. Sehingga membuat semuanya bisa kembali pulih. “Tapi untuk belanja hibah kita naik luar biasa besar dan prosesnya itu nanti bisa berupa belanja bantuan keuangan (BK) khusus yang diperuntukkan pembangunan infrastruktur di desa, sehingga upaya ini juga bermanfaat untuk menyerap tenaga kerja di desa akibat dampak pandemi. Selain itu, perputaran ekonomi di daerah juga mulai digalakkan termasuk untuk membantu UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim menambahkan, sesuai arah kebijakan anggaran dalam menyikapi situasi mewabahnya pandemi Covid-19 yang belum berakhir akan lebih diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi. Hal ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat Gresik.

“Untuk kebijakan anggaran selain fokus pada pemulihan ekonomi, juga tetap melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 maupun pembangunan terkait infrastruktur,” imbuhnya. (*)