DPRD Bersama Pemkab dan Kades Se-Gresik Sepakat Lakukan Ini Untuk Memberantas Covid-19

Reporter : Abdul Aziz Qomar - klikjatim.com

Kegiatan zoom meeting yang dipimpin Ketua DPRD Gresik H Abdul Qodir diikuti Bupati Gresik dan jajaran OPD serta kepala desa se-Kabupaten Gresik

KLIKJATIM.Com | Gresik — DPRD Kabupaten Gresik menggelar diskusi virtual bersama eksekutif (Bupati dan Dinas Kesehatan) serta kepala Desa SE Kabupaten Gresik terkait penanganan masyarakat yang melakukan isolasi mandiri dan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Gresik.

Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir meminta dalam diskusi virtual tersebut ada kebijakan yang bisa disepakati bersama terkait dengan masyarakat yang Isolasi mandiri. “Banyaknya masukan paket obat-obatan dan vitamin belum menjangkau semua masyarakat yang isoman. Ini harus disepakati dengan pemerintah desa mengenai mekanisme pendistribusiannya agar mempercepat pemulihan masyarakat yang isoman,” tuturnya.

Selain itu, Ketua DPC PKB Gresik itu juga mempertanyakan sistem pemantauan masyarakat yang melakukan isolasi mandiri (Isoman), pasalnya diduga masyarakat yang isoman lebih banyak daripada yang dirawat di Gjos Maupun di Rumah sakit.

“Bagaimana masyarakat yang isoman bisa terkoneksi dengan posko dan nakes yang bisa memberikan arahan bagaimana yang harus dilakukan oleh pasien isoman,” tandasnya.

Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir sebagai host dalam zoom meeting bersama Bupati Gresik dan seluruh kepala desa memberikan masukan ke Pemkab Gresik terkait penanganan Covid-19 terkini

Menyikapi hal ini, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyebut, langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemkab untuk menekan angka pandemi diantaranya dengan mengurangi mobilitas masyarakat. “Dan Alhamdulillah mobilitas masyarakat sudah cukup turun, namun masih banyak problem kerumunan yang timbul seperti di warkop maupun cafe, ini yang perlu kita terus sosialisasikan agar kerumunan bisa dicegah,” tuturnya.

Untuk menjamin pasokan makanan dan obat-obatan, pemerintah kabupaten Gresik menggandeng lembaga-lembaga amal dan sosial seperti BAZNAS untuk turut serta membantu masyarakat yang sedang isoman. “Lembaga Amil Zakat akan membangun simpul-simpul. Dan call center serta mendirikan posko yang menjangkau seluruh Kecamatan, dan posko ini melekat di kantor Kecamatan,” beber Gus Yani.

Guna mengantisipasi rumah sakit hang kewalahan, Gus Yani menyanggupi untuk meningkatkan fasilitas dan kapasitas stadion GJOS agar bisa merawat pasien dengan gejala sedang, dari sebelumnya hanya bisa menangani pasien gejala ringan. “Posko tingkat Desa harus diperkuat. Dimaksimalkan gugus tugas desa dan Kelurahan,” paparnya.

Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani didampingi Kadinkes drg Saifudin Gozali menjelaskan langkah Pemkahb Gresik menangani lonjakan Covid di Gresik

Dr Lestari, M.Kes yang merupakan Ketua Tim Mitigasi IDI mengingatkan pemerintah agar memberikan pendampingan bagi masyarakat yang menjalani Isoman. “Isolasi mandiri bisa jadi solusi atas masalah keterbatasan nakes dan fasilitas Rumab Sakit,” tuturnya.

Disisi lain, Pada level Desa, gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 tingkat desa mengeluhkan masalah anggaran yang digunakan untuk menyokong penanganan pandemi. Seperti yang disampaikan Ketua Asosiasi Kepala Desa Gresik (AKD) Gresik M Nurul Yatim bila saat ini anggaran desa sudah ngos-ngosan.

Menanggapi hal ini, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyebut akan berkordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) untuk mempercepat pencairan dana Desa. “Kami akan segera menyelesaikan masalah ini dengan BPPKAD dan DPMD,” tandas Gus Yani.

Menyongsong hari raya Idhul Adha dan Idhul Qurban, Lanjut Gus Yani, Ia meminta jumlah panitia penyembelihan hewan qurban diminimalisir, dan menjalani swab antigen sebelumnya.

“Untuk Shalat Idhul Adha, merujuk Revisi PPKM darurat tempat ibadah boleh dibuka tapi tidak boleh diadakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Kalau shalat Idhul Adha dilaksanakan di masjid atau musholla maka harus menerapkan protokol kesehatan ketat dan kapasitas dibatasi, selain itu harus dimusyawarahkan dengan masyarakat setempat” urainya. (ris/adv)