DPRD Apresiasi Kebijakan Wali Kota Surabaya soal Penghapusan Denda PBB

Reporter : Ahmad Hilmi Nidhomudin - klikjatim.com

KLIKJATIM.Com | Surabaya – Kebijakan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikeluarkan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mendapat apresiasi kalangan legislatif DPRD Surabaya.

Kebijakan soal penghapusan denda PBB dinilai selaras dengan misi perbaikan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Diketahui, Pemkot Surabaya menghapus denda PBB masa berlaku 1994-2022. Kebijakan tersebut diterapkan dalam rangka menyongsong Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 5 Oktober mendatang serta Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal  30 November. Kebijakan ini mulai berlaku 15 September 2022 hingga 30 November 2022.

Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, H Budi Leksono mengatakan, pihaknya meyambut baik kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kondisi masyarakat.

“Penghapusan PBB yang dikeluarkan Wali Kota cukup bagus, patut kita apresiasi,” kata Budi Leksono atau akrab disapa Buleks, Rabu (21/9/2022).

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengatakan, penghapusan denda PBB memberi multiplayer affect yang cukup signifkan.

Selain menggugah kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi  soal kepemilikan bangunan, juga memberi dampak perbaikan ekonomi warga agar terus bertumbuh.

Selai itu, penghapusan denda PBB membangkitkan gairah masyarakat untuk sama-sama berkontribusi membangun Kota Surabaya.

“Saya kira sangat bijak, Wali Kota tidak hanya meminta warganya sadar membayar PBB, namun disertai insentif penghapusan denda. Ini bagus. Makanya masyarakat mesti memanfaatkan kesempatan ini,” terangnya.

Buleks berharap kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat semacam itu perlu ditelurkan di semua lini.

“Saya optimis, dengan kebijakan yang berpijak pada kondisi riil masyarakat akan disambut baik. Insya Allah dengan niat baik Pemkot dalam hal ini wali kota maka akan  menghasilkan sesuatu yang baik. Ayo rek, ojok sampek ketinggalan..!,” pungkasnya.(mkr)