Dok, DPRD Jatim Setujui Anggaran Penanganan Corona Rp 2,3 Triliun

Reporter : Redaksi - klikjatim

KLIKJATIM.Com | Surabaya – DPRD Provinsi Jawa Timur akhirnya menyetujui usulan Pemprov Jatim menyiapkan dana sebesar Rp 2,384 triliun untuk penanganan COVID-19. Pengesahan anggaran tersebut mendahului Perubahan Anggaran Kerja (PAK) karena ada kondisi darurat di Jawa Timur.

BACA JUGA :  Khofifah Minta Warga Jatim Maksimalkan Lahan Untuk Bertanam

“Pengesahan dana tersebut tidak perlu pembahasan secara detail. Sebab kondisinya darurat dan ada Perpu nomer 1 yang menginstruksikan untuk penanganan segera, maka perubahan ini tidak memerlukan pembahasan detail oleh anggota (DPRD) karena tidak memerlukan keputusan DPRD,” kata Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah

Dijelaskan, dana Rp 2,3 triliun yang akan digunakan oleh Pemprov Jatim untuk menanggulangi COVID-19 cukup ditandatangani oleh pimpinan DPRD Jatim. Setelah menandatangani, pimpinan DPRD Jatim membacakan keputusan tersebut dalam forum paripurna.

“DPRD Jatim melalui Sekwan memberi sumbangsih Rp 140 miliar dalam penanganan COVID-19 oleh Pemprov Jatim. Dana tersebut berasal dari kegiatan anggota dewan yang banyak mendatangkan peserta. Karena saat ini physical distancing, realokasi untuk seluruh OPD di Jatim salah satunya Sekwan DPRD Jatim. Anggaran realokasi diambil dari kunker luar negeri, kunker provinsi, lalu sosialisasi intinya dari kegiatan dewan yang mendatangkan banyak peserta rapat. Anggaran itu diambil dari kegiatan dewan selama 3 bulan mulai April sampai Juni,” terang dia.

BACA JUGA :  Maling Kotak Amal Musala Ditangkap Polisi Usai Berhasil Congkel Kotak Amal Dengan Dua Obeng

Sehingga, kata Ani, terdapat alokasi anggaran sekitar Rp 140 miliar. Ini tentu akan merubah Renja (Rencana Kerja) DPRD Jatim. Perubahan Renja ini tidak membutuhkan perubahan perda tetapi cukup dibacakan di paripurna. Jadi hanya dibacakan dan persetujuan bersama jadi tidak perlu melakukan pembahasan secara detail.

Ditambahkan, dana Rp 2,3 triliun tersebut merupakan dana gotong royong dari seluruh OPD di Pemprov Jatim. Dana tersebut diambil sekitar 35 persen dari anggaran OPD. “Jadi 35 persen yang sifatnya gotong royong. Dana itu diambil dari anggaran OPD yang dinilai saat ini tidak urgent,” pungkasnya. (hen)