KLIKJATIM.Com | Lamongan–Nelayan di Kabupaten Lamongan mengeluhkan larangan penggunaan cantrang oleh pemerintah. Keluhan itu Kamis (6/5/2021) kemarin disampaikan langsung kepada Presiden RI Joko Widodo saat kunjungan kerja pusat pemasaran dan distribusi ikan (PPDI) Kecamatan Brondong.
[irp]
Agus Mulyono, nelayan asal Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran meminta kepada presiden agar memperbolehkan kembali penangkapan ikan menggunakan cantrang.
“Kapal di sini, dari ujung utara hingga barat adalah kapal cantrang, saya mohon kalau cantrang tetap dipertahankan dan permennya (peraturan menteri) ada. Kalau evaluasi tetep tidak merubah kontruksi, tapi nama saja. Dan sesegera mungkin Pak Presiden,” ujarnya.
Agus menambahkan, demi adanya kepastian usaha dan tidak ada kesan seolah nelayan tidak terurus, ia berharap, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk segera diberikan. “Dan sipinya dikeluarkan Pak Presiden, karena sampai 1,5 tahun ini belum dikeluarkan. Nelayan siap bayar pajak sesuai dengan BT. Biar tidak ada kesan seolah kita ini tidak terurus,” tambah Agus.
Sementara itu, Eri Wirianto, Nelayan yang tergabung dalam Rukun Nelayan Brondong, mengeluhkan mengenai harga ikan hasil tangkapannya. “Apa harga ikan bisa teratasi Pak, bisa mahal lagi, dan menyesuaikan dengan kerja kami untuk menafkahi kebutuhan keluarga kami,” keluh Eri.
Sementara itu, Aditya, pemilik kapal dari Desa Belimbing, Kecamatan Paciran mengatakan, di Pelabuhan Brondong terjadi pendangkalan. Sehingga menyulitkan nelayan saat hendak berlabuh.
“Di pelabuhan ini dangkal Pak, kita sering nunggu momentum dulu untuk berlayar. Sedang biasanya baling-baling kapal kami sering pecah, karena dangkalnya pelabuhan. Maka kami butuh ada kebijakan yang solutif,” katanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Mugianto, nelayan pancing asal Brondong. Menurutnya, lumpur di dekat pelabuhan itu sangat mengganggu, dirinya juga minta ke presiden mengenai keberadaan lampu haluan yang harus diperbaiki.
“Lumpur sekitar pelabuhan tolong diatasi Pak, karena untuk aktifitas bongkar susah. Lampu haluan diperbaiki juga agar bisa kelihatan oleh kapal pada jarak 3-4 mil, juga breakwaternya,” ungkapnya
Dari semua pernyataan yang disampaikan oleh para nelayan tersebut dijawab langsung satu per satu oleh Presiden Joko Widodo. Lalu usulan dari para nelayan langsung dikordinasikan dengan Kementerian terkait, saat itu juga.
“Untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Agus terkait SIPI karena ini masalah teknis, biar nanti langsung ditindaklanjuti dan dikaji oleh Pak Menteri KKP (Sakti Wahyu Trenggono), lalu mengenai harga Ikan, Pemerintah tidak bisa mengendalikan. Kalo permintaan tinggi sedang pasokan sedikit pasti harga akan tinggi, begitupun sebaliknya, semua komoditas seperti itu, entah itu ikan sawit, karet, maupun beras,” jawab Presiden.
Di akhir dialog, Presiden Joko Widodo menghubungi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, secara langsung via seluler, dan mengintruksikan kepadanya agar usulan dari para nelayan Brondong segera ditindaklanjuti.
“Sabar, habis lebaran tim Kementerian PU akan turun ke sini, setelah itu rencananya kurang lebih 2 bulan lagi akan digarap semua,” pungkas Presiden.
Turut hadir dalam acara kunjungan dan dialog tersebut antara lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi. (*)
