KLIKJATIM.Com | Jombang – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta membangun kota santri dengan maksimal melalui sejumlah program.
Dalam mempermudah dan mempersingkat waktu pelayanan untuk menyelesaikan proyek pembangunan dengan maksimal, Dinas PUPR Jombang mencanangkan 4 program unggulan.
Pertama adalah melakukan produksi aspal secara mandiri, kedua adanya help desk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), ketiga membahas RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) WP (Wilayah Perencanaan) Ploso, dan keempat yakni meningkatkan irigasi pertanian untuk mendukung rancangan peraturan daerah (raperda) lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
Kepala Dinas PUPR Jombang, Bayu Pancoroadi mengatakan upaya maksimal dan inovasi telah dilakukan oleh seluruh bidang, seperti pada Bidang Bina Marga dapat memproduksi aspal coldmix sendiri.
Kemudian pada Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi memberikan help desk pengurusan PBG. Untuk Bidang Sumber Daya Air (SDA) menjamin ketersedian air irigasi sawah. Serta Bidang Tata Ruang dan Pertanahan kini merampungkan penyusunan RDTR WP Kecamatan Ploso.
’’Inovasi semua bidang ini selain bagian dari tupoksi (tugas pokok dan fungsi) juga bertujuan memangkas waktu SOP (Standar Operasional Prosedur),’’ kata Bayu, Selasa 1 Oktober 2024.
Baca juga: Gasak Uang Ratusan Juta di Jombang Untuk Judi Sabung Ayam, Residivis Asal Kediri Dibekuk Polisi
Menurut Bayu upaya-upaya dapat dilakukan untuk pengerjaan proyek maupun pemeliharaan jalan yang ditangani Dinas PUPR Jombang dapat berjalan efektif dan efisien, seperti produksi aspal coldmix berdampak pada kecepatan penanganan jika terdapat jalan rusak.
’’Harapannya, ini membuat lebih murah. Guna memaksimalkan anggaran yang ada, sehingga pemeliharaan jalan tetap berjalan,’’ harapnya.
Kemudian Bayu juga mengungkapkan pada Bidang SDA sudah mulai dapat melakukan pencatatan debit air yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh petani terkait dengan kebutuhan irigasi sawah menyus akan ditetapkannya Raperda LP2B.
’’Ketika LP2B sudah ditetapkan, harapannya kita bisa menjamin ketersediaan air irigasi. Sekarang kita coba buat kemampuan debit air,’’ ungkapnya.
Untuk pelayanan PBG Dinas PUPR Jombang, menurut Bayu juga telah dilakukan percepatan dengan sistem online untuk mempermudah prosedur dan memastikan hanyalah pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat menjalankannya.
’’Selama ini pelayanan PBG sudah online. Kami juga berupaya agar tidak ada broker yang mengatasnamakan pemerintah daerah, sehingga waktunya kita pangkas. Pemohon dengan rinci melakukan tahapan yang harus dilakukan,’’ terang Bayu.
Setelah itu terkait dengan penyusunan RDTR WP Ploso, pihaknya berproses merampungkan penyusunannya dengan melibatkan stekholder terkait yang akan disampaikan kepada Pj Bupati Jombang.
’’Sudah dilaksanakan pembahasan lintas sektor, disampaikan pak Pj bupati di Jakarta,’’ katanya. (qom)
