Diduga Pungli, Panitia PTSL Tanjungharjo Dilaporkan Kejaksaan *Minta Rp 500 ribu perbidang tanah

Reporter : M Nur Afifullah - klikjatim.com

Warga dan kuasa hukum usai melapor ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro. (Nur Afifullah/Klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Bojonegoro – Lagi, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bermasalah dilaporkan warga ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Puluhan warga Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas didampingi pengacara datang pada Jum’at (20/3/2020) siang.

BACA JUGA :  Gegara Tak Punya Dokter Spesialis, Pasien Anak Ditolak RSUD Umar Mas'ud Bawean

Warga merasa keberatan dengan pungutan sebesar Rp 500 ribu per bidang yang dikenakan panitia kepada warga yang mengurus sertifikat. Hal ini terjadi sudah beberapa waktu lalu.

“Saya mendatangi kejari ini untuk mendampingi warga dan membuat pelaporan dengan dugaan pungli di desanya,” Ujar Sujito selaku kuasa hukum.

BACA JUGA :  Dibukanya Tol Paspro Menunjang Pengembangan Wisata Bromo

Menurutnya, banyak warga yang mengeluh setelah terbitnya sertifikat itu. Mereka dipunggut biaya sebesar Rp 500 ribu. Awalnya panitia tidak mensosialisasikan dengan besaran itu, tapi tiba-tiba sudah ada pembayaran untuk PTSL. Padahal, berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri dan mengacu pada aturan Bupati Nomor 53 tahun 2017 PTSL itu hanya Rp 150 ribu.

“Kami bersama kuasa hukum melaporkan dugaan ketidaktransparanan terkait PTSL, karena biaya itu tidak diberitahu terlebih dahulu, tiba-tiba langsung diminta Rp 500 ribu,” tutur Choiri selaku warga.

Ditambahkan, pembayarannya ada dua tahap. Pertama, Rp 150 dan kedua Rp 350 ribu. Sertifikat itu sudah keluar, tapi masyarakat merasa keberatan setelah mengetahui aturan itu, untuk sertifikat sendiri ada 2,578 pemohon dan 17 pemohon dari tanah wakaf. (af/bro)