Dewan Nilai Pemekaran OPD di Pemkot Surabaya Lebih Penting dari Penggabungan

Reporter : Ahmad Hilmi Nidhomudin - klikjatim.com

KLIKJATIM.Com | Surabaya—Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna membahas Raperda Kota Surabaya tentang perubahan atas Perda No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya.

BACA JUGA :  DPRD Belum Diajak Bicara Soal Pembangunan di Jalan HOS Cokroaminoto Ponorogo

Rencananya ada empat dinas yang akan di rampingkan, yakni Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) digabung dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) digabung dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pertanahan serta Dinas Perdagangan (Disdag) digabung dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan.

Sedangkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) digabung menjadi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.

Salah satu anggota Pansus, Cahyo Siswo Utomo menyoroti penggabungan antara Dispora dan Disbudpar, karena menurutnya dua dinas tersebut cukup baik performanya.

“Tadi masukkan saya tentang dua dinas yaitu Dispora dan Disbudpar secara pribadi saya sampaikan agak berat, karena dua dinas ini sangat baik performanya,” kata Cahyo yang juga Anggota Komisi D, Senin (31/5/2020).

Untuk itu, Cahyo mengusulkan agar dua dinas tersebut tidak perlu di marger. Cahyo juga menilai penggabungan antara dua dinas tersebut mengurangi keoptimalan, sehingga Cahyo mengusulkan agar dua dinas tersebut tidak perlu digabungkan.

“Kalau ini nantinya digabungkan berarti ada 4 hal yang di fokuskan ada pemuda ada olahraga ada pariwisata ada budaya. Itu kalau dalam satu dinas menurut saya bisa mengurangi keoptimalannya sehingga saya usul tidak perlu di marger, karena dispora dan disparta cukup baik,” ujar politis fraksi PKS.

Bahkan Cahyo juga menilai penggabungan atau marger antara dinas di Kota Surabaya ini tidak diutamakan, melainkan pemekaran yang harus diutamakan supaya bisa lebih bekerja optimal pada bidangnya.

“Untuk sekelas surabaya itu sebenarnya bukan marger yang diutamakan, tapi malah pemekaran karena kan kita kota maju. Sejarusnya tipa dinas fokus satu bidang saja biar bisa bekerja optimal,” tegasnya.

Sementara itu Sekertaris Kota, Hendro Gunawan, Menanggapi pengabungan antara Disporora dengan Disbudpar yang sempat mendapat penolakan, dia menegaskan, sebetulnya bukan penolakan tapi wacana opsi yang diberikan.

“Kita mengusulkan, mereka (Pansus) juga menyampaikan nanti di proses ini, yang akan kita lakukan penajaman penajaman di masing masing OPD,” terang Hendro.

Untuk masalah perampingan OPD, lanjut Hendro, Pemerintah Kota Surabaya berharap semakin cepat semakin bagus. “Insha Allah Juni Selesai,” pungkasnya. (mkr)