Dewan Minta Pemprov Ajukan 10 Mobil PCR Lagi untuk Seluruh Jatim

Reporter : Arifin - klikjatim.com

Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjutak. (ist)

KLIKJATIM.Com | Surabaya—DPRD Jatim meminta Pemprov Jatim mengajukan tambahan mobil laboratorium PCR (polymerase chain reaction) kepada pemerintah pusat. Sebab, angkat persebaran virus corona atau covid-19 di Jatim terus meningkat.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjutak mengatakan, dengan tambahan mobil PCR itu tim gugus tugas di Jatim akan lebih cepat mendeteksi para PDP. Menurutnya, minimal di Jatim perlu tambahan 10 PCR lagi untuk melayani 38 kabupate/kota di Jatim.

“Saya pikir perlu ditambah minimal ya ada 10 mobil-lah yang bisa mobile untuk keliling di 38 kab/kota di Jatim. Nantinya pengaturannya dilakukan oleh gugus tugas provinsi,” kata Sahat di Surabaya, Minggu (31/5/2020).

BACA JUGA :  Khusus Anggaran Bantuan Warga Terdampak Covid-19 di Gresik Sebesar Rp 120 M

Sahat menilai Gugus Tugas Jatim membutuhkan tambahan mobil PCR, mengingat jumlah kasus PDP saat ini di Jatim ada 6.595. Sementara untuk yang masih diawasi ada sekitar 3.174 orang.

“Sasarannya mobil lab PCR ini untuk kab/kota yang PDP-nya tinggi. Sejauh ini di Jatim sudah ada 2 mobil, kalau bisa ditambah,” jelasnya.

Pascawali Kota Surabaya Tri Rismaharini marah terkait sabotase mobil lab PCR, Politisi Golkar ini melihat sering terjadi salah komunikasi antara Pemkot Surabaya dengan Pemprov Jatim terkait penanganan covid-19..

“Mungkin Bu Wali Kota Tri Rismaharini panik melihat peningkatan pasien covid-19 semakin tinggi di Surabaya, apalagi sampai bapak Presiden Jokowi memberi atensi khusus ke Surabaya,” kata Sahat.

“Ini sudah PSBB Surabaya jilid 3, seharusnya pada saat PSBB ke-1 dan ke-2 sudah bisa dilakukan tindakan-tindakan yang lebih serius, tapi saya lihat Gubernur Khofifah Dan jajaran pemprov yang sangat aktif memberi support kab/kota. Jadi masing-masing punya keinginan yang sama ingin berbuat yang terbaik buat masyarakat,” imbuh politisi Partai Golkar.

BACA JUGA :  Mendadak Drop, Ini Penyebab Gus Irsyad Tumbang

Sahat menyarankan Pemkot Surabaya lebih pro-aktif berkoordinasi dengan Pemprov Jatim agar tidak terjadi salah paham. Apalagi, Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya, jaraknya terbilang dekat.

Selain itu, untuk menghindari urusan yang bersifat politis, Sahat menyarankan urusan birokrasi agar diperankan kepada Sekdaprov dengan Sekda Kab/Kota.

“Mengingat jabatan kepala daerah itu bersifat politis karena dipilih dalam pilkada, maka urusan birokrasi sebaiknya diperankan sekda kab/kota untuk kordinasi dengan sekdaprov, agar terhindar dari para pihak yang akan mempolitisir,” pungkasnya. (hen)