Demonstrasi Mahasiswa Tolak Omnibus Law di Gresik Bentrok

Reporter : Miftahul Faiz - klikjatim.com

Massa aksi dan polisi tampak saling dorong. (Miftahul Faiz/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Gresik – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gresik, menggelar demonstrasi menolak RUU Omnibus Law di depan Kantor Pemkab Gresik, Kamis (16/7/2020). Massa aksi yang sempat ditemui Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Mohammad Qosim tersebut tidak puas dan akhirnya memblokir jalan raya Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kebomas.

Arus lalu lintas menuju Gresik Kota dan arah Terminal Bunder macet total selama sekitar 30 menit. Polisi yang melakukan pengamanan terpaksa bertindak tegas memukul mundur para demonstran. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan, bahkan seorang demonstran sempat diamankan dan dibawa ke luar barisan.

“Kita dikhianati dan memblokir jalan sekitar 30 menit,” terang Korlap Aksi, Nasikhul Amin, Kamis (16/7/2020).

BACA JUGA :  213 Sekolah di Surabaya Telah Gelar PTM Terbatas

Menurutnya, perwakilan Pemkab Gresik memang menandatangani pakta integritas. Tapi tidak ada stempel dari Pemkab setempat.

Dalam orasinya, Amin mengungkapkan bahwa dengan disahkannya Omnibus Law akan berdampak kepada seluruh rakyat Indonesia. Khusunya di Kabupaten Gresik sudah ditempati 3 proyek strategis nasional (PSN) berdasarkan Perpres 56 tahun 2018, yakni Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE).

“Seluas 1.761 hektar untuk kawasan industri, 400 hektar kawasan pelabuhan, dan 800 hektar kawasan perumahan, bendungan sembayat dan tol. Tentu saja ini menyasar tanah pertanian petani tambak di Sekitar Pelabuhan, hal itu selaras dengan peningkatan biaya kuliah di Kabupaten Gresik naik 5 sampai 10 persen pada 2019,” paparnya.

Tidak hanya itu. Ketika RUU Omnibus Law disahkan, maka upah buruh akan dilakukan per jam tanpa ada pesangon, UMK, dan semua sistem kontrak (outsourcing) serta mudahnya buruh di-PHK. “Negara menjadi sponsor atas penggusuran lahan oleh korporasi besar dengan legitimasi Omnibus Law ini,” tegasnya.

BACA JUGA :  Air Asia Indonesia Perpanjang Penghentian Penerbangan Hingga 30 September

Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang ingin mengesahkan RUU Cilaka atau Omnibus Law. Pihaknya pun menilai Omnibus Law sarat kepentingan pemodal.

“Dampaknya besar seperti PHK makin dipermudah, nilai upah akan berkurang karena UMK dihilangkan, mencabut semua sanksi pidana bagi pengusaha jadi sanksi administrasi, sistem pendidikan fokus untuk kebutuhan industri dan ijazah bergelar palsu bisa dibeli dan tidak disanksi pidana,” tandasnya.

Karena itu, massa aksi menuntut agar RUU Omnibus Law dibatalkan secara keseluruhan, bebaskan 50% biaya kuliah, gratiskan biaya pendidikan SD, SMP, SMA, atau sederajat, dan hentikan kriminalisasi, intimidasi terhadap aktivis dan cabut SK Drop Out (DO) mahasiswa yang memperjuangkan haknya. (nul)