Demo Warga Desa Roomo ke Kantor Bupati Tuntut SK BPD Dicabut

Reporter : Miftahul Faiz - klikjatim.com

Ratusan warga Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik meluruk Kantor Bupati Gresik, Selasa (7/7/2020).

KLIKJATIM.Com | Gresik – Ratusan warga Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik meluruk Kantor Bupati Gresik, Selasa (7/7/2020). Mereka menuntut pencabutan SK BPD Desa Roomo yang sudah dilengserkan oleh warga setempat. Mereka menilai keberadaan BPD Desa Roomo tidak aspiratif.

BACA JUGA :  Inilah Sebaran 14 Titik Chek Point Selama PSBB di Gresik

Warga Desa Roomo mendatangi Kantor Bupati dengan mengendarai sepeda motor serta sebagian menggunakan kendaraan roda empat. Mereka membawa sejumlah poster dan spanduk berisi protes dan hujatan kepada pengurus BPD. Salah satu tokoh masyarakat Desa Roomo Abdul Mujib mengatakan, masyarakat sudah tidak percaya kepada BPD. Ketidakpuasan itu disampaikan terkait kinerja dan pengelolaan anggaran Dana Desa dan APBD Desa.

“Kami masyarakat Desa Roomo mengawal apspirasi masyarakat ke Bupati yang sebelumnya pada bulan April lalu sudah melayangkan surat. Tuntutan kami adalah meminta Bupati Gresik mencabut SK BPD Desa Roomo,” tegasnya.

Dikatakan, pencabutan SK BPD ini sudah sejak 15 April 2020 sampai hari ini belum ada kejelasan dari pemerintah baik Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) maupun ke Bupati Gresik. “Kami sangat menyanyangkan sesuai amanat presiden anggaran desa untuk penanggulanangan Covid-19, tapi warga tidak merasakan dan tidak ada sama sekali, warga sudah melengserkan, kami menuntu SK nya segera dicabut,” terang Abdul

BACA JUGA :  Ditreskoba Polda Jatim Amankan 10 Poket SS di Pasuruan

Ditambahkan, akibat tidak ada anggaran Desa pembanguna di Desa tersendat dan hampir tidak ada. “APBD tahun 2020 tidak ada, dan tidak cair sampai perangkatnya tidak gajian sejak bulan Januari, dan listrik di Balai desa mati sekaligus lampu jalan desa mati,” ujarnya geram.

Perwakilan tokoh masyarakat Roomo yang lain, Slamet Uman mengungkapkan, dirinya bersama warga sudah tiga kali ke PMD tapi tidak kunjung ada kejelasan dan tindak lanjut. “Kami sudah datang berkali-kali, karena dampak ke Desa Roomo pembangunan Desa hampir tidak ada dan rencana pipanisasi air bersih Dusun Meduran yang realisasi 2019 harus mandek karena dana tidak turun dari 8 anggota BPD yang diketuai NH, karena tidak ada yang mau menandatangani,” keluh Slamet.

Slamet menambahkan, gerakan ini aksi spontanitas warga yang sangat geram kepada BPD yang kian hari di sepanjang tahun 2020 tidak mengaggarkan dana desa. “Kami termasuk tujuh tokoh masyarakat saat ini masih nunggu Wakil Bupati, Bupati sakit, Sekda sakit,” pungkasnya. (mkr)