Demo ke Wali Kota, Purel Surabaya Minta Keadilan Untuk Pekerja Malam

Reporter : Arifin - klikjatim.com

Massa tampak membentangkan sepanduk dalam aksi unjuk rasanya kepada Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. (ist)

KLIKJATIM.Com | Surabaya – Ribuan pekerja malam yang tergabung dalam aliansi Rekreasi Hiburan Umum (RHU) menggelar aksi damai di Balai Kota Surabaya, Senin (3/8/2020). Demonstrasi kepada Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini tersebut merupakan tindaklanjut dari konferensi pers yang digelar oleh Pemuda Pancasila pada Minggu (2/8/2020) kemarin.

Massa aksi yang di antaranya merupakan purel atau pemandu lagu di tempat karaoke ini, menuntut kepada Wali Kota Risma—panggilan Tri Rismaharini—untuk mencabut Perwali (Peraturan Walikota) Nomor 33 tentang Jam Malam. Sebab aturan tersebut sangat merugikan bagi pengusaha, karyawan, dan pekerja di tempat hiburan malam.

BACA JUGA :  Kadin Jatim Dorong Pengusaha Perkuat Protokol Covid-19 Sambut New Normal

Pantauan di lapangan, massa aksi yang kebanyakan wanita itu memenuhi beberapa titik jalan sambil membentangkan sepanduk. Salah satunya sepanduk yang di bawa oleh tiga wanita cantik bertuliskan, gak murel gak mbadok (tidak bekerja tidak makan, red) dan beberapa poster lainnya.

“Kami Pekerja Bukan Pelacur,” tulisan salah satu poster yang dibawa oleh demonstran.

Selain itu, mereka juga meneriakkan tuntutannya kepada Wali Kota Surabaya untuk segera mencabut Perwali/33/2020. “Cabut, cabut, cabut cabut. Kos-kosan, susu dan beras bukan pemerintah yang bayar,” teriak salah satu pendemo di depan Balai Kota Surabaya.

BACA JUGA :  Ratusan Pesilat Terlibat Bentrok di Madiun, Diduga Sebagian Datang dari Nganjuk

Dikatakannya, Wali Kota Risma harus segera mencabut aturan yang merugikan bagi para pekerja malam tersebut. “Perwali ini banyak sekali merugikan pekerja,” teriak pendemo yang lain.

Perlu diketahui sebelumnya, Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila Surabaya, Nurdin Longgari mengatakan, ribuan massa pekerja dari 341 outlet RHU di Kota Surabaya dan juga pekerja seni menggelar aksi dengan mendatangi Kantor Pemkot Surabaya pada hari ini untuk menuntut keadilan. “Intinya kami menuntut keadilan dan meminta kepada Walikota Surabaya agar melakukan revisi atau bahkan mencabut Perwali nomor 33 tahun 2020,” ungakap Nurdin dalam konferensi persnya di Surabaya, pada Minggu (2/8/2020) kemarin. (nul)